Fasum bagi penyandang cacat, PR bagi Kandidat Walikota

Kandidat walikota yang hendak bersaing pada Pilwali Surabaya 2010 mendatang mulai sekarang dapat menginventarisasi ‘masalah-masalah’ yang masih membelenggu Kota Surabaya. Salah satu masalah tersebut adalah fasilitas umum (fasum) yang kurang ramah bagi penyandang cacat. Fasum yang dimaksud seperti pembangunan jalan trotoar yang tidak rata atau naik turun.

Fasum yang ramah terhadap penyandang cacat merupakan bagian dari pelayanan publik kota-kota di banyak negara. Wuri Handayani, dikutip pemilu surabaya [dot] com dari Surabaya Raya, mengatakan bahwa “Pembangunan tata kota di Jawa Timur, Surabaya khususnya, menyulitkan penyandang cacat.”. Ia berharap kelak siapa saja kandidat yang terpilih menjadi Walikota Surabaya periode 2010-2015 adalah orang yang tanggap terhadap nasib penyandang cacat.

Memang benar yang dikatakan oleh Wuri Handayani, bahkan tidak hanya penyandang cacat, fasum yang hendak dibangun pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan faktor kelayakan. Banyak kita temui di ruas-ruas atau jalan-jalan di Surabaya tidak layak untuk dilalui oleh pengguna jalan. Hal ini kiranya menjadi PR sendiri bagi kandidat walikota Surabaya yang akan bersaing lewat Pilwali Surabaya 2010 mendatang. Semoga

Read full history - Fasum bagi penyandang cacat, PR bagi Kandidat Walikota

Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Semakin mendekati hari pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2010, diskursus mengenai pembelahan masyarakat mungkin masih relevan untuk dibicarakan. Akan banyak manuver politik yang dilakukan elite politik agar memperoleh dukungan dari basis masyarakat berdasarkan iktan tradisional. Pendeknya, manuver itu mempertegas kecenderungan utama pembelahan masyarakat Indonesia.

Pembelahan masyarakat (Liddle, 1992) disebut sebagai Sungai Budaya; memang tidak pernah berhenti. Dia terus bergerak, deras dan lambat. Di dalam aliran itu, banyak aliran yang mengalir terpisah tetapi suatu saat mereka bertemu dan berpisah kembali. Perjalanan aliran sungai ini sering dihalangi oleh batu, pohon tumbang dan mungkin kerikil. Dia dikotori sekaligus mendapatkan limpahan air bersih dari sungai lain. ’Sungai Budaya’ adalah formulasi dinamis dan tentu saja sebuah percakapan dramatis dari masyarakat yang bergumul dalam budaya itu. Dengan metafora demikian, interpretasi mengenai pembelahan masyarakat Indonesia; khususnya masyarakat Surabaya menjelang pilwali bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu.

Dalam sejarah, Soekarno (1964), misalnya, membelah masyarakat Indonesia menjadi tiga, yaitu, Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Dalam tataran politik praktis, kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Selanjutnya Geerz (1965) menyodorkan trikotomi Santri (PPP)-Abangan (PDI)-Priyayi (Golkar). Pada tahun 1970, Feith dan Castles menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, nasionalisme radikal (PNI), tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok, yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik ( Political Islam).

Tetapi mengikuti dinamika masyarakat Surabaya saat ini, yang bisa diidentifikasi melalui figur-figur tokoh politik yang mendapatkan dukungan massa, tampak bahwa Sungai Budaya yang ada terbelah dalam dua aliran besar, yaitu, Nasionalis dan Islam. Karena itu, manuver yang mereka lakukan pun secara otomatis memusat pada kedua aliran tersebut. Hal ini bisa diidentifikasi dari tidak munculnya nama seorang tokoh pun dari aliran tersebut yang mendapatkan dukungan luas dari responden. Namun yang harus dicermati adalah fenomena gelombang tsunami Partai Demokrat yang sebetulnya tidak memiliki basis tradisional mampu mendobrak asumsi ’sungai budaya’ sejak tahun 2004 hingga kemenangan mutlak pemilu 2009 kemarin (pileg dan pilpres). banyak kalangan menganggap kemenangan partai demokrat tidak lain sosok dan figur SBY. Bagaimana pendapat anda, bagaimana gerak perilaku pemilih dalam pemilihan walikota (pilwali) Kota Surabaya mendatang? Masih relevankah ’sungai budaya’ dalam mencerminkan perilaku memilihnya?

Read full history - Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Pilkada Surabaya dan Golput

Meningkatnya golput dalam pileg dan pilpres hampir di sebagian kota/kabupaten beberapa waktu yang lalu tidak mustahil akan memuncak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya pada 2010. Kinerja pemerintah, parlemen, dan partai-partai yang masih buruk di tengah berbagai pidato dan jargon tentang keadilan, korupsi, dan pengentasan kemiskinan bisa menjadi faktor penting yang mendorong meluapnya ekspresi kekecewaan masyarakat dalam pemilu.

Apalagi jika pilkada/pilwali mendatang tidak menawarkan format partisipasi publik yang lebih baik, mekanisme pencalonan para kandidat yang lebih transparan dan demokratis serta tidak ada jaminan bagi lahirnya elite politik yang lebih bertanggung jawab. Kandidat walikota mendatang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Karena haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemungutan suara jika setelah pilwali ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya ”berpesta” di atas penderitaan rakyat?

Di sinilah letak pentingya kesadaran elite politik di partai, lembaga perwakilan, dan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Bukan rahasia umum jika kursi kekuasaan (walikota surabaya, pen) selalu menarik keterlibatan tidak hanya level Kota Surabaya, melainkan Provinsi hingga Pusat. Mereka harus sadar bahwa fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tak lagi mampu bersuara. Golput bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak cerdas dan tak kunjung becus mengelola republik ini. Pemilihan Walikota Surabaya 2010 mendatang harus memberikan garansi kesejahteraan pada masyarakat kota surabaya, kalau tidak, Golput akan selalu menjadi pilihan rakyat

Read full history - Pilkada Surabaya dan Golput

Pentingnya Pemilu

Meskipun pemilu bukanlah satu-satunya arena berdemokrasi, namun pemilu memiliki arti yang sangat strategis bagi proses berdemokrasi di sebuah negara. Pertama, melalui pemilu warga negara dapat menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dimana rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.

Kedua, melalui pemilu warga negara dapat mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak-hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Ketiga, melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi (pengakuan dari rakyat). Tanpa pemilu maka pemerintahan hanya mewakili kepentingan elite atau sekelompok masyarakat seperti yang terlihat dalam sistem politik monarkhi, diktator dan otoriter.

Keempat, melalui pemilu pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai. Kelima, melalui pemilu dapat dilakukan rekruitmen politik secara terbuka. Dimana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan publik.

Keenam, melalui pemilu konflik kepentingan yang ada di tingkat masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik bisa diselesaikan secara terlembaga dan tanpa kekerasan. Ketujuh, melalui pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada semua warga negara. Karena dalam pemilu warga negara dididik untuk memahami hak-hak dasarnya sekaligus tanggung jawab sosialnya sebagai warga negara. Dengan pemilu warga negara juga akan terbiasa menerima perbedaan kepentingan, sehingga perbedaan kepentingan tidak menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara.

Read full history - Pentingnya Pemilu

Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Tanggal 29 April 2006, kota Tuban dalam keadaan mencekam. Seiring diberlakukannya jam malam untuk menertibkan masyarakat yang melakukan amuk massa saat dilakukan perhitungan suara hasil pilkada untuk memilih bupati Tuban. Amuk massa tersebut terjadi karena"ada isue"temuan terjadi kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan bupati lama [ibu Haeny] yang dijagokan GOLKAR bertarung merebut jabatan Bupati Tuban periode 2006-2010, sedangkan saingannya pasangan H Noor dan Go Tjong Ping dijagokan PKB -PDIP.

Kurang lebih 5 Jam, massa tak terkendali ini menumpahkan akumulasi kemarahan yang diekpresikan lewat tindakan Amuk Massa, Memang mengagetkan terjadinya amuk massa tersebut karena Tuban yang selama ini mendapat julukan kota WALI;secara umum kehidupan sosial rakyatnya adem ayem saja dan penuh toleransi,meskipun sangat jomplang kondisi taraf hidup rakyat kecil yang mayoritas berprofesi sebagai buruh, nelayan dan petani dibanding taraf hidup para elite2 birokratnya yang terlihat WAH banget,apalagi setelah harga BBM naik.

Bagaimana dengan pilkada surabaya tahun 2010 mendatang? Adakah potensi kerusuhan (amuk massa)? Kejadian amuk massa pilkada Tuban sudah 3 tahun yang lalu. Masyarakat Surabaya juga telah melewati serangkaian pemilu; mulai dari Pilgub, Pileg dan Pilpres yang lalu. Dan pada kenyataannya, masyarakat Surabaya melewatinya dengan damai tanpa adanya tumpahan kekecewaan yang berlebihan. Siapapun mungkin bisa kecewa dengan jago yang dipilihnya menelan kekalahan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa menang kalah dalam pemilu adalah persoalan demokrasi, tidak lebih.

Di Surabaya, hanya Supporter Persebaya yang seringkali melakukan kerusuhan. Lantas apakah bonek berpotensi kisruh pada saat pilwali surabaya 2010 mendatang? Penulis menganggap bahwa “Bonek“ sudah semakin dewasa, mereka cukup pandai membedakan mana wilayah yang memang harus perlu berkorban dan mana yang tidak. Konyol jika kita berasumsi bahwa bonek bakal kisruh pada pilwali surabaya 2010. Kita juga harus memahami bahwa tingkah laku berlebihan yang dilakukan bonek bukan tanpa sebab. Sistem persepakbolaan nasional yang tidak fair –lah yang menyebabkan pendukung kesebelasan manapun menumpahkan kekecewaan secara berlebihan.

Begitu pula dengan agenda pilwali kedepan. Di manapun potensi kerusuhan masih tetap ada. Tinggal bagaimana seluruh komponen yang terlibat dalam pilwali surabaya 2010 benar-benar menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pilwali yang demokratis sudah pasti akan menutup peluang bagi siapa saja yang kecewa terhadap hasil pilwali. Jika hal itu mampu kita raih, harapan kita bersama, harapan masyarakat kota Surabaya pada pilwali mendatang akan berjalan aman, tertib dan damai.

Read full history - Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Pelajaran untuk kandidat pada Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Pada tahun 2010, Kota Surabaya untuk pertama kedua kalinya akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan walikota; pilwali) secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004. Setidaknya 176 daerah otonom akan mengadakan hajatan ini hampir secara serentak di seluruh Indonesia. Hajatan ini banyak mengundang perhatian masyarakat surabaya, meskipun bukan pengalaman yang pertama, tetapi juga bahwa peluang untuk mengubah struktur kekuasaan menjadi demikian dekat. Besar harapan masyarakat surabaya, pemilihan walikota (pilwali) 2010 mendatang membawa perubahan yang mendasar bagi mereka, karena banyak persoalan perkotaan yang hingga kini belum mampu diselesaikan.

Belajar dari pengalaman Pemilihan Umum 2004 serta 2009 yang lalu, dan dua kali Pemilihan Presiden Langsung ternyata banyak hal yang muncul menjadi variabel baru bagi kemenangan seorang calon. Ada demonstration-effects yang mengakibatkan perubahan dalam sikap dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kecenderungan perubahan pola berpikir pada hal yang lebih maju juga semakin jelas terlihat. Hal ini sangat terkait dengan ‘besarnya-harapan-perubahan’ yang terutama sekali disebabkan oleh kampanye media-massa seperti surat-kabar, radio, dan pada akhirnya adalah televisi. Demonstration-effects inilah yang pastinya juga akan terjadi menjelang pemilihan walikota surabaya. Harus cukup cermat kita melihat bahwa ada peran besar lembaga-lembaga polling baik nasional maupun internasional untuk pemenangan partai-partai tertentu dan dalam pemilu baik pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada, tak terkecuali pemilihan walikota surabaya 2010 mendatang. Ada usaha yang secara intens disuntikkan pada kesadaran masyarakat untuk membentuk makna tertentu dalam kesadarannya dan menjadi sebuah produk politik. Seperti layaknya sebuah iklan produk sabun atau pasta gigi, dsb. Sebenarnya produk-produk ini sama tetapi masyarakat/konstituen memilih produk tertentu karena mendapatkan internalisasi yang berbeda atas image dari produk tersebut. Perbedaan-perbedaan atas pilihan terhadap produk-produk baik itu produk politik ataupun produk konsumeris dipengaruhi banyak sekali faktor-faktor dan latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat/konstituen. Misalnya, seorang yang berasal dari kalangan santri tidak akan memilih produk sabun yang mengandung unsur lemak babi walaupun sewangi dan sebagus apapun produk sabun tersebut. Tetapi pilihan itu akan lain jika orang tersebut berlatarbelakang dari masyarakat yang sekuler atau liberal.

Kecermatan-kecermatan yang demikian inilah yang mengharuskan seorang calon kepala daerah, khususnya kandidat walikota surabaya, juga memiliki kecerdasan baik dalam hal kognisi maupun afektif. Karena menilik kasus Pilpres ternyata bahwa pertama, mesin partai politik tidak sepenuhnya mampu mengunci konstituennya untuk tetap memilih apa yang partainya pilih sebagai calon presiden. Kedua, jaringan patron-klien juga tidak mampu memobilisasi massa (basis konstituennya) untuk memilih calon yang dekat dengan elit jaringan tersebut. Ketiga, politik uang tidak berlaku sepenuhnya. Karena masyarakat yang didorong oleh pragmatismenya mempunyai prinsip bahwa “boleh saja diberi uang dari ‘calon A’ tetapi di bilik pemilihan siapa yang tahu bahwa yang dicoblos adalah ‘bukan calon A’”. Tulisan ini sekiranya memberikan sebuah acuan (pelajaran) bagi seluruh kandidat walikota yang akan bertarung memperebutkan kursi walikota Surabaya periode 2010-2015. Kursi walikota yang bukan hanya berisi kekuasaan semata melainkan tanggung jawab seorang pemimpin membawa masyarakat surabaya menuju ke pintu kesejahteraan. Hambatan-hambatan pemilihan walikota harus segera diantisipasi. Semoga.

Read full history - Pelajaran untuk kandidat pada Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Pilwali Surabaya, Partai Politik dan Demokrasi

Kontraksi politik makin mengencang terasa di seluruh pelosok kota surabaya, terlebih bulan-bulan mendekati tahun 2010. Tahapan klinis politik ini menjalar mulai dari sentrum kekuasaan (Grahadi, Kantor Pemeritah Kota dan DPRD Surabaya) sampai ke ujung teritorial perkampungan di Surabaya. Ya, tahun 2010 mendatang Kota Surabaya akan menggelar hajatan politik bernama “ Pemilihan Walikota (pilwali) “. Pemilihan Walikota (pilwali) merupakan bagian dari proses pemilihan umum (pemilu) pada tingkat daerah atau biasa disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pilwali dan Demokrasi

Proses konsolidasi sumberdaya dan sumberdana politik diprediksi akan kian meningkat oleh hampir semua penggiat pemilihan walikota surabaya. Bagi partai politik peserta pemilu, seperti halnya pilkada didaerah-daerah lain, akan berkonsentrasi penuh pada pilkada surabaya. Bisa kita bayangkan tiada hari tanpa penggalangan dana dan massa. Mereka tidak terlalu meribetkan diri dengan sorak sorai pengamat politik atau teriakan aktivis yang mempersoalkan peran dan program kandidat yang akan didukungnya. Sepi pula respon mereka atas tuntutan political tracking untuk mewujud dalam bentuk kontrak politik dengan pemilih dan konstituennya. Padahal kesejahteraan masyarakat perkotaan surabaya ada ditangan walikota terpilih lewat pilwali kota surabaya 2010.

Prioritas partai politik bukan meyakinkan masyarakat pemilih bahwa kandidat dari partainya adalah calon walikota yang akuntabel serta memiliki kapabilitas prima, tetapi urgensi langkah mereka adalah mempersiapkan kemenangan dalam pengumpulan suara. Inilah realitas partai politik di republik ini, baik ketika menjelang pemilu nasional, maupun sekelas pilkada surabaya. Apalagi Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia, diprediksi hingar bingar pemilihan walikota surabaya akan sangat terasa.

Sederet fenomena memilukan yang seringkali terjadi pada pemilu-pemilu yang lalu merupakan konteks politik yang melatarbelakangi pilwali surabaya yang akan diselenggarakan tahun 2010. Pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang, bagaimanapun, merupakan arena pertarungan politik yang mahal untuk konsolidasi dan transformasi demokrasi bagi masyarakat surabaya. Jika pengalaman getir pemilihan umum sebelumnya terulang kembali, maka Surabaya tidak bakal mampu exit dari kemelut politik yang membelenggu. Sebaliknya jika masyarakat surabaya mempersiapkan dan mengorganisir diri secara kuat, maka akan memberikan kontribusi yang berharga bagi proses konsolidasi demokrasi ke depan. Akan tetapi, karena pengalaman masa lalu dan kekecewaan yang serius, masyarakat mempunyai sikap dan pandangan yang sangat beragam terhadap Pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang.

Sebagian besar masyarakat mungkin bersikap apatis (masa bodoh) terhadap pemilu, tetapi mereka adalah penerima utama risiko buruk jika pengalaman pemilu sebelumnya terulang kembali. Sementara elemen-elemen masyarakat pro demokrasi mestinya sudah memulai memberikan aksi-aksi politik untuk mencegah carut-marutnya Pemilihan walikota Surabaya 2010. Semoga (ruz). Sumber pemilu surabaya [dot] com

Read full history - Pilwali Surabaya, Partai Politik dan Demokrasi