Menjelang Pilwali marak Bisnis Domain

Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2010, dianggap sebagian kalangan sebagai ladang mengais rezeki. Jika biasanya bisanis yang dilirik adalah bisnis percetakan, tetapi yang dilakukan Achmad Lutfi, pemuda asal Sidoarjo ini berniat bisnis domain dan pembangunan web blog.

Sebelumnya, Lutfi membeli sebuah nama domain dengan nama walikotaku.com, dengan harapan kelak jika ada salah satu calon yang tertarik memakai nama domain tersebut maka Lutfi akan menjualnya. "Saya suka domain itu. Jika ada yang tertarik memiliki, saya lepas Rp 50 juta," kata Lutfi, seperti dikutip pemilu surabaya [dot] com dari detik.com, Selasa (6/10/2009).

Usaha yang lain, yang juga berhubungan dengan dunia maya adalah bisnis pembangunan web blog. Salah satunya adalah Agus Supriyadi. Menurut Agus, tidak sedikit, bakal calon walikota yang menggunakan dunia maya untuk mengkampanyekan program kampanyenya serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya. Yang sudah memesan adalah Yusuf Husni, Adies Kadir (keduanya kader Golkar) dan M Sholeh, kader PDIP yang akan mencalonkan dari jalur independen.

Kedua fenomena tersebut diatas sebetulnya bukan hal baru di dunia maya, pada pemilu 2009 lalu presiden SBY juga membuat website untuk mempopulerkan dirinya dengan domain SBYPresidenku.com, bahkan ada yang menawarkan domain dengan nama sbyboediono.com dan sby-boediono.com dengan harga 300 juta (lihat Blog dijual).

Read full history - Menjelang Pilwali marak Bisnis Domain

Alisjahbana Calonkan Walikota !

PILWALI Surabaya 2010 bakal diramaikan oleh kandidat berpengalaman. Meski belum ada pengumuman siapa kandidat calon walikota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, beberapa nama kandidat sudah mulai bermunculan. Kali ini giliran nama Alisjahbana yang didorong untuk maju kembali dalam pilwali mendatang. Dukungan terhadap Alisjahbana ditegaskan oleh Sukaryo perwakilan dari Pengurus Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa (HPK) Kota Surabaya. Menurut Sukaryo, sosok Alisjahbana dianggap mumpuni sebagai calon pemimpin Surabaya.

Selain memiliki pengalaman di bidang birokrasi, Ali juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang jujur dan adil. “Yang jelas Pak Alisjahbana orang pas menjadi walikota mendatang. Beliau ini memiliki keahlian di segala bidang,” terang Sukaryo yang mengaku belum membicarakan persoalan ini kepada Alisjahbana. Namun Sukaryo menyakini dukungan dari HPK ini akan disambut baik oleh Alisjahbana untuk maju kembali dalam pilwali.

Rencananya, terang Sukaryo, pembicaraan terkait dukungan tersebut akan disampaikan setelah Lebaran nanti. “Saya yakin Pak Alisjahbana akan mau maju kembali,” kata Sukaryo dengan nada optimis.

Jika tawaran HPK ini diterima Alisjahbana, berarti untuk kedua kalinya Alisjahbana akan maju sebagai kandidat cawali, setelah 2004 lalu bersama Wahyudin Husein gagal memperebutkan jabatan walikota. “Kalau dulu mungkin buat masyarakat masih belum pas. Mungkin kali sosok Alisjahbana sudah pas di mata masyarakat,” ungkapnya.

Ditanya tentang kendaraan politik untuk maju dalam pilwali mendatang? Sumarno mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi politik dengan para petinggi partai di Surabaya hingga pusat.

Dikutip Pemilu Surabaya [dot] Com dari http://www.dutamasyarakat.com/

Read full history - Alisjahbana Calonkan Walikota !

Surabaya Milik Siapa?

Pemilu walikota Surabaya sebentar lagi akan dihelat, namun selama itu adakah calon pemimpin (kandidat walikota) Surabaya baru yang mampu dan berani melakukan sebuah transformasi kehidupan rakyat Surabaya menuju taraf hidup yang lebih baik secara keseluruhan, bukan menciptakan segelintir konglomerat-konglomerat di kota Surabaya. Tentunya dengan hal tersebut, kandidat walikota Surabaya berikutnya harus tahu betul situasi dan kondisi serta berpengalaman dalam menangani persoalan-persoalan kota yang kian hari kian bertambah, sehingga diharapkan yang menjadi Walikota kedepan bukan ‘pemimpin yang coba-coba’.

Walikota Surabaya kedepan harus mampu sebagai sosok pemimpin yang mengayomi masyarakatnya sekaligus seorang ‘manajer’ yang bertugas mengelola sumber daya Pemerintah Kota. Otonomi daerah harus diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata, bukan hanya menjadi trend pemerintah kota. Misalnya ketika otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah overload, dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada pemodal besar.

Fenomena maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern ditanggapi beragam oleh para stakeholders yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan diantara para stakeholders tersebut. Esensi kebijakan publik adalah ”kepentingan publik”. Kepentingan publik merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar sekian banyak kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan publik merupakan preferensi nilai dari para elit yang berkuasa. Seringkali kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan dari masyarakat luas ”rakyat”. Sikap para pedagang pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern adalah merasa dirugikan karena penurunan omset, dan kecewa karena pendapatnya tidak diakomodir dalam sebuah Perda. Para pedagang hanya dapat pasrah dan menganggap ancaman dari pasar modern merupakan tantangan bagi pasar tradisional.

Sehingga pantaslah bila kita menanyakan Surabaya milik siapa?, apakah segelintir konglomerat yang akan terus menikmati menguras habis segala bentuk potensi Surabaya sehingga berdampak tersingkirnya masyarakat kecil, atau Surabaya menjadi milik seluruh masyarakat Surabaya, tentunya pertanyaan tersebut lebih bijak walikota Surabaya berikutnya yang menjawab, sesungguhnya mau dibawa kemana Surabaya kedepan. Sehingga ‘even’ pilwali Surabaya 2010 mendatang bukan even seremonial semata, tapi memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Dikirim oleh Iza Sadzili, mahasiswa FH Unair

Read full history - Surabaya Milik Siapa?

Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Secara normatif, pilkada langsung bukanlah semata-mata arena kontestasi kekuasaan, melainkan sebuah ruang yang terbuka bagi warga di aras lokal untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam alur pemikiran semacam itu, para kandidat justru dituntut “bertarung” untuk membicarakan berbagai isu yang terjadi di daerahnya. Sehingga melalui perdebatan gagasan, ide dan program yang ditawarkan oleh para kandidat, warga di daerah bisa sekaligus belajar untuk mendengar, ikut berbicara dan akhirnya membuat keputusan politik.

Tema pilkada langsung seharusnya masih harus terus disuarakan agar substansi pemilihan secara langsung dapat konsekuen dilaksanakan oleh pemimpin yang terpilih. Surabaya sebagai pusat kekuasaan politik terbesar kedua di negeri ini akan segera melangsungkan agenda pilkada langsung yakni pemilihan walikota (pilwali) tahun 2010. Substansi pemilihan secara langsung hendaknya terus menerus kita ulas agar sosok pemimpin (walikota) merupakan wujud dari harapan masyarakat surabaya.

Apa yang seringkali diharapkan dan dicita-citakan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Boleh dikatakan harapan untuk menjadikan pilkada langsung sebagai ajang pendidikan politik warga, bisa diibaratkan sebuah keinginan “menggantang asap”. Mengapa disebut sebagai sebuah harapan yang sia-sia ? Pertama, dari pengalaman kota surabaya yang telah menyelesaikan prosesi pilkada langsung (pemilihan walikota) tahun 2005 lalu, kurang terdengar walikota yang berbicara secara lantang tentang isu-isu substantif di yang ada di Surabaya, seperti bagaimana mengatasi problematika kemiskinan, akses warga miskin pada pelayanan dasar, dan sebagainya. Isu-isu substantif kedaerahan justru tenggelam di tengah hiruk pikuk “janji surga” yang diwartakan oleh kandidat walikota yang bersaing. Bahkan, ada kecenderungan sebagian besar kandidat walikota justru berbicara soal bagaimana memperbesar “kue” ekonomi, melalui strategi pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan PAD (yang dalam istilah ekonomi disebut big push strategy) dibandingkan bagaimana membagi “kue” ekonomi yang lebih merata, terutama pada kelompok marginal.

Kedua, selain memberikan “janji surga”, para kandidat walikota pada saat pemilihan walikota (pilwali) 2005 yang lalu juga seringkali menggunakan politik simulakra (pencitraan), sehingga tidak aneh kemudian ketika mendekati masa-masa kampanye, para kandidat walikota sibuk “membungkus” dirinya dengan menebar pesona yang menarik simpati warga. Misalnya, membangun citra intekektual-dengan meluncurkan buku atau menjadi pembicara di kampus-kampus; citra dermawan dengan meningkatkan jumlah sumbangan ke warga di masa-masa menjelang pilwali; citra moralis-agamais; dengan mendatangi forum-forum pengajian atau citra populis; dengan membuka warung murah dan sebagainya.

Sudah sangat jelas, dari kedua model kampanye di atas, warga tidak memperoleh pendidikan politik untuk menjadi pemilih (voters) yang berkualitas dan kritis, melainkan justru ditempatkan sebagai pendukung-obyek politik yang siap dimobilisasi (supporter). Kalau hal itu memang terjadi maka tentu saja para kandidat walikota yang tengah bertarung dalam pemilihan walikota surabaya 2010 mendatang tidak akan pernah peduli dengan kemiskinan, pengangguran hingga segala bentuk problematika perkotaan surabaya. Hal ini terbukti masih tingginya angka jumlah keluarga miskin serta pengangguran di Surabaya. Belum lagi persoalan gizi yang kian hari mendera keluarga diperkampungan pelosok-pelosok surabaya.

Akhirnya, semua gejala penurunan kualitas hidup warga surabaya ini mengandung makna bahwa kita perlu memikirkan kembali berbagai prosesi demokrasi yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir ini, yang ternyata tidak selalu berhubungan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan warga daerah. Itu berarti perayaan pilkada langsung ; pemilihan walikota bisa jadi bermata dua; menjadi berkah untuk membangun tatanan governance di daerah yang lebih baik, namun juga sekaligus bisa sebagai musibah yang datang kembali untuk kesekian kalinya bagi kelompok-kelompok marginal.

Read full history - Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Semakin mendekati hari pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2010, diskursus mengenai pembelahan masyarakat mungkin masih relevan untuk dibicarakan. Akan banyak manuver politik yang dilakukan elite politik agar memperoleh dukungan dari basis masyarakat berdasarkan iktan tradisional. Pendeknya, manuver itu mempertegas kecenderungan utama pembelahan masyarakat Indonesia.

Pembelahan masyarakat (Liddle, 1992) disebut sebagai Sungai Budaya; memang tidak pernah berhenti. Dia terus bergerak, deras dan lambat. Di dalam aliran itu, banyak aliran yang mengalir terpisah tetapi suatu saat mereka bertemu dan berpisah kembali. Perjalanan aliran sungai ini sering dihalangi oleh batu, pohon tumbang dan mungkin kerikil. Dia dikotori sekaligus mendapatkan limpahan air bersih dari sungai lain. ’Sungai Budaya’ adalah formulasi dinamis dan tentu saja sebuah percakapan dramatis dari masyarakat yang bergumul dalam budaya itu. Dengan metafora demikian, interpretasi mengenai pembelahan masyarakat Indonesia; khususnya masyarakat Surabaya menjelang pilwali bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu.

Dalam sejarah, Soekarno (1964), misalnya, membelah masyarakat Indonesia menjadi tiga, yaitu, Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Dalam tataran politik praktis, kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Selanjutnya Geerz (1965) menyodorkan trikotomi Santri (PPP)-Abangan (PDI)-Priyayi (Golkar). Pada tahun 1970, Feith dan Castles menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, nasionalisme radikal (PNI), tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok, yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik ( Political Islam).

Tetapi mengikuti dinamika masyarakat Surabaya saat ini, yang bisa diidentifikasi melalui figur-figur tokoh politik yang mendapatkan dukungan massa, tampak bahwa Sungai Budaya yang ada terbelah dalam dua aliran besar, yaitu, Nasionalis dan Islam. Karena itu, manuver yang mereka lakukan pun secara otomatis memusat pada kedua aliran tersebut. Hal ini bisa diidentifikasi dari tidak munculnya nama seorang tokoh pun dari aliran tersebut yang mendapatkan dukungan luas dari responden. Namun yang harus dicermati adalah fenomena gelombang tsunami Partai Demokrat yang sebetulnya tidak memiliki basis tradisional mampu mendobrak asumsi ’sungai budaya’ sejak tahun 2004 hingga kemenangan mutlak pemilu 2009 kemarin (pileg dan pilpres). banyak kalangan menganggap kemenangan partai demokrat tidak lain sosok dan figur SBY. Bagaimana pendapat anda, bagaimana gerak perilaku pemilih dalam pemilihan walikota (pilwali) Kota Surabaya mendatang? Masih relevankah ’sungai budaya’ dalam mencerminkan perilaku memilihnya?

Read full history - Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Pilwali Surabaya, Partai Politik dan Demokrasi

Kontraksi politik makin mengencang terasa di seluruh pelosok kota surabaya, terlebih bulan-bulan mendekati tahun 2010. Tahapan klinis politik ini menjalar mulai dari sentrum kekuasaan (Grahadi, Kantor Pemeritah Kota dan DPRD Surabaya) sampai ke ujung teritorial perkampungan di Surabaya. Ya, tahun 2010 mendatang Kota Surabaya akan menggelar hajatan politik bernama “ Pemilihan Walikota (pilwali) “. Pemilihan Walikota (pilwali) merupakan bagian dari proses pemilihan umum (pemilu) pada tingkat daerah atau biasa disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pilwali dan Demokrasi

Proses konsolidasi sumberdaya dan sumberdana politik diprediksi akan kian meningkat oleh hampir semua penggiat pemilihan walikota surabaya. Bagi partai politik peserta pemilu, seperti halnya pilkada didaerah-daerah lain, akan berkonsentrasi penuh pada pilkada surabaya. Bisa kita bayangkan tiada hari tanpa penggalangan dana dan massa. Mereka tidak terlalu meribetkan diri dengan sorak sorai pengamat politik atau teriakan aktivis yang mempersoalkan peran dan program kandidat yang akan didukungnya. Sepi pula respon mereka atas tuntutan political tracking untuk mewujud dalam bentuk kontrak politik dengan pemilih dan konstituennya. Padahal kesejahteraan masyarakat perkotaan surabaya ada ditangan walikota terpilih lewat pilwali kota surabaya 2010.

Prioritas partai politik bukan meyakinkan masyarakat pemilih bahwa kandidat dari partainya adalah calon walikota yang akuntabel serta memiliki kapabilitas prima, tetapi urgensi langkah mereka adalah mempersiapkan kemenangan dalam pengumpulan suara. Inilah realitas partai politik di republik ini, baik ketika menjelang pemilu nasional, maupun sekelas pilkada surabaya. Apalagi Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia, diprediksi hingar bingar pemilihan walikota surabaya akan sangat terasa.

Sederet fenomena memilukan yang seringkali terjadi pada pemilu-pemilu yang lalu merupakan konteks politik yang melatarbelakangi pilwali surabaya yang akan diselenggarakan tahun 2010. Pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang, bagaimanapun, merupakan arena pertarungan politik yang mahal untuk konsolidasi dan transformasi demokrasi bagi masyarakat surabaya. Jika pengalaman getir pemilihan umum sebelumnya terulang kembali, maka Surabaya tidak bakal mampu exit dari kemelut politik yang membelenggu. Sebaliknya jika masyarakat surabaya mempersiapkan dan mengorganisir diri secara kuat, maka akan memberikan kontribusi yang berharga bagi proses konsolidasi demokrasi ke depan. Akan tetapi, karena pengalaman masa lalu dan kekecewaan yang serius, masyarakat mempunyai sikap dan pandangan yang sangat beragam terhadap Pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang.

Sebagian besar masyarakat mungkin bersikap apatis (masa bodoh) terhadap pemilu, tetapi mereka adalah penerima utama risiko buruk jika pengalaman pemilu sebelumnya terulang kembali. Sementara elemen-elemen masyarakat pro demokrasi mestinya sudah memulai memberikan aksi-aksi politik untuk mencegah carut-marutnya Pemilihan walikota Surabaya 2010. Semoga (ruz). Sumber pemilu surabaya [dot] com

Read full history - Pilwali Surabaya, Partai Politik dan Demokrasi