Surabaya Milik Siapa?

Pemilu walikota Surabaya sebentar lagi akan dihelat, namun selama itu adakah calon pemimpin (kandidat walikota) Surabaya baru yang mampu dan berani melakukan sebuah transformasi kehidupan rakyat Surabaya menuju taraf hidup yang lebih baik secara keseluruhan, bukan menciptakan segelintir konglomerat-konglomerat di kota Surabaya. Tentunya dengan hal tersebut, kandidat walikota Surabaya berikutnya harus tahu betul situasi dan kondisi serta berpengalaman dalam menangani persoalan-persoalan kota yang kian hari kian bertambah, sehingga diharapkan yang menjadi Walikota kedepan bukan ‘pemimpin yang coba-coba’.

Walikota Surabaya kedepan harus mampu sebagai sosok pemimpin yang mengayomi masyarakatnya sekaligus seorang ‘manajer’ yang bertugas mengelola sumber daya Pemerintah Kota. Otonomi daerah harus diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata, bukan hanya menjadi trend pemerintah kota. Misalnya ketika otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah overload, dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada pemodal besar.

Fenomena maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern ditanggapi beragam oleh para stakeholders yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan diantara para stakeholders tersebut. Esensi kebijakan publik adalah ”kepentingan publik”. Kepentingan publik merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar sekian banyak kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan publik merupakan preferensi nilai dari para elit yang berkuasa. Seringkali kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan dari masyarakat luas ”rakyat”. Sikap para pedagang pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern adalah merasa dirugikan karena penurunan omset, dan kecewa karena pendapatnya tidak diakomodir dalam sebuah Perda. Para pedagang hanya dapat pasrah dan menganggap ancaman dari pasar modern merupakan tantangan bagi pasar tradisional.

Sehingga pantaslah bila kita menanyakan Surabaya milik siapa?, apakah segelintir konglomerat yang akan terus menikmati menguras habis segala bentuk potensi Surabaya sehingga berdampak tersingkirnya masyarakat kecil, atau Surabaya menjadi milik seluruh masyarakat Surabaya, tentunya pertanyaan tersebut lebih bijak walikota Surabaya berikutnya yang menjawab, sesungguhnya mau dibawa kemana Surabaya kedepan. Sehingga ‘even’ pilwali Surabaya 2010 mendatang bukan even seremonial semata, tapi memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Dikirim oleh Iza Sadzili, mahasiswa FH Unair

Read full history - Surabaya Milik Siapa?

Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Secara normatif, pilkada langsung bukanlah semata-mata arena kontestasi kekuasaan, melainkan sebuah ruang yang terbuka bagi warga di aras lokal untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam alur pemikiran semacam itu, para kandidat justru dituntut “bertarung” untuk membicarakan berbagai isu yang terjadi di daerahnya. Sehingga melalui perdebatan gagasan, ide dan program yang ditawarkan oleh para kandidat, warga di daerah bisa sekaligus belajar untuk mendengar, ikut berbicara dan akhirnya membuat keputusan politik.

Tema pilkada langsung seharusnya masih harus terus disuarakan agar substansi pemilihan secara langsung dapat konsekuen dilaksanakan oleh pemimpin yang terpilih. Surabaya sebagai pusat kekuasaan politik terbesar kedua di negeri ini akan segera melangsungkan agenda pilkada langsung yakni pemilihan walikota (pilwali) tahun 2010. Substansi pemilihan secara langsung hendaknya terus menerus kita ulas agar sosok pemimpin (walikota) merupakan wujud dari harapan masyarakat surabaya.

Apa yang seringkali diharapkan dan dicita-citakan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Boleh dikatakan harapan untuk menjadikan pilkada langsung sebagai ajang pendidikan politik warga, bisa diibaratkan sebuah keinginan “menggantang asap”. Mengapa disebut sebagai sebuah harapan yang sia-sia ? Pertama, dari pengalaman kota surabaya yang telah menyelesaikan prosesi pilkada langsung (pemilihan walikota) tahun 2005 lalu, kurang terdengar walikota yang berbicara secara lantang tentang isu-isu substantif di yang ada di Surabaya, seperti bagaimana mengatasi problematika kemiskinan, akses warga miskin pada pelayanan dasar, dan sebagainya. Isu-isu substantif kedaerahan justru tenggelam di tengah hiruk pikuk “janji surga” yang diwartakan oleh kandidat walikota yang bersaing. Bahkan, ada kecenderungan sebagian besar kandidat walikota justru berbicara soal bagaimana memperbesar “kue” ekonomi, melalui strategi pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan PAD (yang dalam istilah ekonomi disebut big push strategy) dibandingkan bagaimana membagi “kue” ekonomi yang lebih merata, terutama pada kelompok marginal.

Kedua, selain memberikan “janji surga”, para kandidat walikota pada saat pemilihan walikota (pilwali) 2005 yang lalu juga seringkali menggunakan politik simulakra (pencitraan), sehingga tidak aneh kemudian ketika mendekati masa-masa kampanye, para kandidat walikota sibuk “membungkus” dirinya dengan menebar pesona yang menarik simpati warga. Misalnya, membangun citra intekektual-dengan meluncurkan buku atau menjadi pembicara di kampus-kampus; citra dermawan dengan meningkatkan jumlah sumbangan ke warga di masa-masa menjelang pilwali; citra moralis-agamais; dengan mendatangi forum-forum pengajian atau citra populis; dengan membuka warung murah dan sebagainya.

Sudah sangat jelas, dari kedua model kampanye di atas, warga tidak memperoleh pendidikan politik untuk menjadi pemilih (voters) yang berkualitas dan kritis, melainkan justru ditempatkan sebagai pendukung-obyek politik yang siap dimobilisasi (supporter). Kalau hal itu memang terjadi maka tentu saja para kandidat walikota yang tengah bertarung dalam pemilihan walikota surabaya 2010 mendatang tidak akan pernah peduli dengan kemiskinan, pengangguran hingga segala bentuk problematika perkotaan surabaya. Hal ini terbukti masih tingginya angka jumlah keluarga miskin serta pengangguran di Surabaya. Belum lagi persoalan gizi yang kian hari mendera keluarga diperkampungan pelosok-pelosok surabaya.

Akhirnya, semua gejala penurunan kualitas hidup warga surabaya ini mengandung makna bahwa kita perlu memikirkan kembali berbagai prosesi demokrasi yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir ini, yang ternyata tidak selalu berhubungan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan warga daerah. Itu berarti perayaan pilkada langsung ; pemilihan walikota bisa jadi bermata dua; menjadi berkah untuk membangun tatanan governance di daerah yang lebih baik, namun juga sekaligus bisa sebagai musibah yang datang kembali untuk kesekian kalinya bagi kelompok-kelompok marginal.

Read full history - Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Semakin mendekati hari pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2010, diskursus mengenai pembelahan masyarakat mungkin masih relevan untuk dibicarakan. Akan banyak manuver politik yang dilakukan elite politik agar memperoleh dukungan dari basis masyarakat berdasarkan iktan tradisional. Pendeknya, manuver itu mempertegas kecenderungan utama pembelahan masyarakat Indonesia.

Pembelahan masyarakat (Liddle, 1992) disebut sebagai Sungai Budaya; memang tidak pernah berhenti. Dia terus bergerak, deras dan lambat. Di dalam aliran itu, banyak aliran yang mengalir terpisah tetapi suatu saat mereka bertemu dan berpisah kembali. Perjalanan aliran sungai ini sering dihalangi oleh batu, pohon tumbang dan mungkin kerikil. Dia dikotori sekaligus mendapatkan limpahan air bersih dari sungai lain. ’Sungai Budaya’ adalah formulasi dinamis dan tentu saja sebuah percakapan dramatis dari masyarakat yang bergumul dalam budaya itu. Dengan metafora demikian, interpretasi mengenai pembelahan masyarakat Indonesia; khususnya masyarakat Surabaya menjelang pilwali bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu.

Dalam sejarah, Soekarno (1964), misalnya, membelah masyarakat Indonesia menjadi tiga, yaitu, Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Dalam tataran politik praktis, kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Selanjutnya Geerz (1965) menyodorkan trikotomi Santri (PPP)-Abangan (PDI)-Priyayi (Golkar). Pada tahun 1970, Feith dan Castles menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, nasionalisme radikal (PNI), tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok, yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik ( Political Islam).

Tetapi mengikuti dinamika masyarakat Surabaya saat ini, yang bisa diidentifikasi melalui figur-figur tokoh politik yang mendapatkan dukungan massa, tampak bahwa Sungai Budaya yang ada terbelah dalam dua aliran besar, yaitu, Nasionalis dan Islam. Karena itu, manuver yang mereka lakukan pun secara otomatis memusat pada kedua aliran tersebut. Hal ini bisa diidentifikasi dari tidak munculnya nama seorang tokoh pun dari aliran tersebut yang mendapatkan dukungan luas dari responden. Namun yang harus dicermati adalah fenomena gelombang tsunami Partai Demokrat yang sebetulnya tidak memiliki basis tradisional mampu mendobrak asumsi ’sungai budaya’ sejak tahun 2004 hingga kemenangan mutlak pemilu 2009 kemarin (pileg dan pilpres). banyak kalangan menganggap kemenangan partai demokrat tidak lain sosok dan figur SBY. Bagaimana pendapat anda, bagaimana gerak perilaku pemilih dalam pemilihan walikota (pilwali) Kota Surabaya mendatang? Masih relevankah ’sungai budaya’ dalam mencerminkan perilaku memilihnya?

Read full history - Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Pilkada Surabaya dan Golput

Meningkatnya golput dalam pileg dan pilpres hampir di sebagian kota/kabupaten beberapa waktu yang lalu tidak mustahil akan memuncak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya pada 2010. Kinerja pemerintah, parlemen, dan partai-partai yang masih buruk di tengah berbagai pidato dan jargon tentang keadilan, korupsi, dan pengentasan kemiskinan bisa menjadi faktor penting yang mendorong meluapnya ekspresi kekecewaan masyarakat dalam pemilu.

Apalagi jika pilkada/pilwali mendatang tidak menawarkan format partisipasi publik yang lebih baik, mekanisme pencalonan para kandidat yang lebih transparan dan demokratis serta tidak ada jaminan bagi lahirnya elite politik yang lebih bertanggung jawab. Kandidat walikota mendatang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Karena haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemungutan suara jika setelah pilwali ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya ”berpesta” di atas penderitaan rakyat?

Di sinilah letak pentingya kesadaran elite politik di partai, lembaga perwakilan, dan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Bukan rahasia umum jika kursi kekuasaan (walikota surabaya, pen) selalu menarik keterlibatan tidak hanya level Kota Surabaya, melainkan Provinsi hingga Pusat. Mereka harus sadar bahwa fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tak lagi mampu bersuara. Golput bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak cerdas dan tak kunjung becus mengelola republik ini. Pemilihan Walikota Surabaya 2010 mendatang harus memberikan garansi kesejahteraan pada masyarakat kota surabaya, kalau tidak, Golput akan selalu menjadi pilihan rakyat

Read full history - Pilkada Surabaya dan Golput

Pentingnya Pemilu

Meskipun pemilu bukanlah satu-satunya arena berdemokrasi, namun pemilu memiliki arti yang sangat strategis bagi proses berdemokrasi di sebuah negara. Pertama, melalui pemilu warga negara dapat menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dimana rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.

Kedua, melalui pemilu warga negara dapat mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak-hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Ketiga, melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi (pengakuan dari rakyat). Tanpa pemilu maka pemerintahan hanya mewakili kepentingan elite atau sekelompok masyarakat seperti yang terlihat dalam sistem politik monarkhi, diktator dan otoriter.

Keempat, melalui pemilu pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai. Kelima, melalui pemilu dapat dilakukan rekruitmen politik secara terbuka. Dimana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan publik.

Keenam, melalui pemilu konflik kepentingan yang ada di tingkat masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik bisa diselesaikan secara terlembaga dan tanpa kekerasan. Ketujuh, melalui pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada semua warga negara. Karena dalam pemilu warga negara dididik untuk memahami hak-hak dasarnya sekaligus tanggung jawab sosialnya sebagai warga negara. Dengan pemilu warga negara juga akan terbiasa menerima perbedaan kepentingan, sehingga perbedaan kepentingan tidak menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara.

Read full history - Pentingnya Pemilu

Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Tanggal 29 April 2006, kota Tuban dalam keadaan mencekam. Seiring diberlakukannya jam malam untuk menertibkan masyarakat yang melakukan amuk massa saat dilakukan perhitungan suara hasil pilkada untuk memilih bupati Tuban. Amuk massa tersebut terjadi karena"ada isue"temuan terjadi kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan bupati lama [ibu Haeny] yang dijagokan GOLKAR bertarung merebut jabatan Bupati Tuban periode 2006-2010, sedangkan saingannya pasangan H Noor dan Go Tjong Ping dijagokan PKB -PDIP.

Kurang lebih 5 Jam, massa tak terkendali ini menumpahkan akumulasi kemarahan yang diekpresikan lewat tindakan Amuk Massa, Memang mengagetkan terjadinya amuk massa tersebut karena Tuban yang selama ini mendapat julukan kota WALI;secara umum kehidupan sosial rakyatnya adem ayem saja dan penuh toleransi,meskipun sangat jomplang kondisi taraf hidup rakyat kecil yang mayoritas berprofesi sebagai buruh, nelayan dan petani dibanding taraf hidup para elite2 birokratnya yang terlihat WAH banget,apalagi setelah harga BBM naik.

Bagaimana dengan pilkada surabaya tahun 2010 mendatang? Adakah potensi kerusuhan (amuk massa)? Kejadian amuk massa pilkada Tuban sudah 3 tahun yang lalu. Masyarakat Surabaya juga telah melewati serangkaian pemilu; mulai dari Pilgub, Pileg dan Pilpres yang lalu. Dan pada kenyataannya, masyarakat Surabaya melewatinya dengan damai tanpa adanya tumpahan kekecewaan yang berlebihan. Siapapun mungkin bisa kecewa dengan jago yang dipilihnya menelan kekalahan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa menang kalah dalam pemilu adalah persoalan demokrasi, tidak lebih.

Di Surabaya, hanya Supporter Persebaya yang seringkali melakukan kerusuhan. Lantas apakah bonek berpotensi kisruh pada saat pilwali surabaya 2010 mendatang? Penulis menganggap bahwa “Bonek“ sudah semakin dewasa, mereka cukup pandai membedakan mana wilayah yang memang harus perlu berkorban dan mana yang tidak. Konyol jika kita berasumsi bahwa bonek bakal kisruh pada pilwali surabaya 2010. Kita juga harus memahami bahwa tingkah laku berlebihan yang dilakukan bonek bukan tanpa sebab. Sistem persepakbolaan nasional yang tidak fair –lah yang menyebabkan pendukung kesebelasan manapun menumpahkan kekecewaan secara berlebihan.

Begitu pula dengan agenda pilwali kedepan. Di manapun potensi kerusuhan masih tetap ada. Tinggal bagaimana seluruh komponen yang terlibat dalam pilwali surabaya 2010 benar-benar menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pilwali yang demokratis sudah pasti akan menutup peluang bagi siapa saja yang kecewa terhadap hasil pilwali. Jika hal itu mampu kita raih, harapan kita bersama, harapan masyarakat kota Surabaya pada pilwali mendatang akan berjalan aman, tertib dan damai.

Read full history - Bercermin amuk massa Pilkada Tuban