Demokrat Gandeng PDIP di Pilkada Surabaya?

Merapatnya Ketua Dewan Penasehat DPP PDI Perjuangan, Taufik Kiemas ke Partai Demokrat langsung disikapi DPD Partai Demokrat Jatim. Mereka berencana menggandeng PDIP dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2010 mendatang.

DPD Partai Demokrat (PD) Jatim menawarkan DPD PDIP Jatim untuk menetapkan calon wakil walikota (cawawali) untuk dipasangkan dengan calon walikota (cawali) yang diusung DPD PD Jatim yaitu Arif Afandi dan Wisnu Wardhana.

"Kalau cawali-nya sudah pasti kita usung Arif dan Wisnu. Sedangkan cawawali-nya dari PDIP. Terserah siapa yang akan diusung oleh PDIP," kata Ketua Umum DPD PD Jatim, Imam Sunardi kepada wartawan di Kantor DPD PD Jatim, 09-09-2009.

Imam Sunardi mengaku punya alasan tertentu kenapa DPD PD Jatim memilih cawawali dari PDIP. Yakni, PD menjadi pemenang pemilu legislatif (pileg) 2009. Sementara, PDIP yang dalam pemilu 2004 sempat merajai kini menjadi pemenang kedua.

"Jadi, jaman sudah terbalik. Kalau dulu PDIP pantas mencalonkan kadernya sebagai cawali, sekarang harus wakilnya. Giliran yang menjadi walikota-nya dari Demokrat," ujarnya sambil tersenyum.

Soal cawali yang dipastikan diusung DPD, Imam Sunardi menyebut calonnya sementara baru dua yaitu Arif dan Wisnu. Dari dua calon ini, DPD lebih condong kepada Arif. "Arahnya nanti pasti ke Arif. Tapi, bukan berarti itu sudah jadi keputusan lho," ucapnya.

Calon lain seperti Fandi Utomo yang telah mengklaim dapat dukungan dari DPP, Imam Sunardi mengaku sudah mendengar kabar itu. Namun, dia membantah telah mendukungnya. Apalagi, sampai sekarang DPP belum pernah memberikan restu kepada siapapun kader Demokrat yang ingin maju dalam Pilwali.

"Itu hanya klaim dia. Jangankan Fandi, dua calon yang bakal kita usung saja belum ada restu dari DPP. Tapi, kita tidak minta restu, hanya petunjuk DPP saja. Karena, yang berhak menetapkan calon hanya DPD," jelasnya.

Arif Afandi sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP. Sebab, siapapun yang akan dicalonkan sebagai cawali sepenuhnya ada ditangan Ketua Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Maju tidaknya saya sebagai cawali, saya serahkan sepenuhnya kepada lembaga survei yang dibentuk DPP. Hasil survei masyarakat Surabaya itu bakal menjadi pertimbangan SBY untuk memilih siapa yang terbaik dan layak dicalonkan dalam pilwali," jelasnya.

Read full history - Demokrat Gandeng PDIP di Pilkada Surabaya?

Makelar PIlwali Bergentayangan

Menjelang pilkada sering terjadi lobi-lobi politik dari para kandidat kepada partai-partai politik, terutama partai politik yang mempunyai suara signifikan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Lobi-lobi politik tersebut dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dan dicalonkan dari partai. Meskipun secara undang-undang pencalonan kepala daerah bisa dilakukan dengan jalan independen, namun tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan salah satu penentu calon akan dipilih masyarakat.

Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik tertentu, seringkali calon mengandalkan jaringan di internal partai, baik di tingkat daerah maupun di pusat. Atau menggunakan jasa para “makelar” politik yang banyak bergentayangan menjelang pilkada. Para “makelar” yang kebanyakan merupakan oknum partai politik bahkan pengurus partai itu bermunculan untuk memanfaatkan statusnya atau pengaruhnya di partai, sehingga menarik perhatian calon.
Dari beberapa sumber menyebutkan para “makelar” politik mengambil sasaran kandidat dari kalangan Profesional maupun birokrat, karena pemahaman politiknya yang lemah sehingga mudah dimanfaatkan serta didukung kemauan dan materi yang besar. Untuk itu, seringkali para calon tidak segan-segan mengeluarkan modal fantastis untuk membiayai pergerakan para makelar politik tersebut.

Untuk menjadi makelar politik, kerja yang dilakukan harus benar-benar terukur. Dan hall paling mutlak yang harus dimiliki adalah jaringan internal partai yang kuat, mulai daerah hingga pusat. “Lobi-lobi di tingkat pusat merupakan hal utama yang harus diprioritaskan karena keputusan akhir berada di pimpinan pusat” ujar Ismed Rama yang pernah menjadi “makelar” politik (surabaya pagi; 29-09-2009). Disinggung mengenai tingkat keberhasilan praktek tersebut, Ismed mengatakan berkisar 20-30 persen. Namun ada juga yang sampai berhasil.
Menjelang Pilwali Kota Surabaya 2010, ditengarai banyak “makelar” politik yang bermunculan melobi bakal calon walikota maupun calon wakil walikota. Mengingat kota surabaya yang merupakan kota besar kedua di Indonesia maka kemungkinan akan banyak yang mencoba peruntungan dengan mencoba mencalonkan diri menjadi walikota ataupun wakil walikota. Mereka menjajikan calon kandidat mendapatkan rekomendasi dari partai yang diinginkan. Tentu saja, para “makelar” ini meminta imbalan uang Rp. 500 juta hingga Rp. 1 miliar. hal utama yang ditawarkan adalah kemampuan mereka yang bisa melobi politik ke struktural partai, baik di tingkat daerah hingga pusat.

Pada dasarnya pergerakan para ”makelar” politik ini didasari atas kepentingan pribadi, namun karena kebetulan statusnya sebagai pengurus partai maka nama partai ikut terbawa. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf mengatakan dirinya melihat adanya praktek makelar politik ini. Disinggung mengenai adanya kader PKB yang menjadi “makelar” politik, mantan ketua DPRD Surabaya ini menegaskan sejauh ini belum terlihat di internal partainya ada kader yang menjadi “makelar” politik. “Alhamdulillah di PKB masih steril dari “makelar” politik”. Ujar musyafak(surabaya pagi;29-09-2009).

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana. Sebagai partai yang memenangi pileg dan pilpres kemarin bukan tidak mungkin Partainya menjadi rebutan para calon yang menginginkan rekomendasi dari partai bentukan presiden SBY. “Saya belum melihat ada praktek “makelar” politik di Partai Demokrat, karena mekanisme pencalonannya masih belum dilakukan,”ujarnya. Lebih lanjut Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan walikota Surabaya harus diraih kader Demokrat. Apalagi Ketua Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI memback up siapapun walikota yang diusung partai demkokrat (surabaya pagi; 29-09-2009).

Untuk menjadi Walikota Surabaya paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp. 50 miliar. jika calon hanya menyediakan dana kurang dari itu, maka disinilah para “makelar” politik “bermain” dengan cara mencarikan donatur dengan imbalan proyek jika terpilih nanti. Proyek-proyek itupun sudah di mark up sedemikian rupa untuk bisa mengembalikan dana yang telah habis untuk membiayai “makelar” politik dan kampanye. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak benar. Serta cenderung asal-asalan dalam mengerjakan suatu proyek dan menjadi lahan korupsi.
Praktek makelar politik merupakan hal yang sudah lama terjadi, dan berkembang terus menerus seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di negeri ini. Berawal dari kultur politik pedesaan dan berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Dimana seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa atau daerah harus menyiapkan modal besar agar bisa dipilih.

Oleh sebab itu, jika ingin pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkembang dengan baik, maka para makelar politik ini harus dihilangkan. Ini merupakan tugas untuk partai-partai politik agar menindak tegas para kader yang menjadi “makelar” politik. Serta melakukan penjaringan calon pemimpin yang kompeten, yang bisa mewujudkan keinginan masyarakat luas.

Read full history - Makelar PIlwali Bergentayangan

Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Tanggal 29 April 2006, kota Tuban dalam keadaan mencekam. Seiring diberlakukannya jam malam untuk menertibkan masyarakat yang melakukan amuk massa saat dilakukan perhitungan suara hasil pilkada untuk memilih bupati Tuban. Amuk massa tersebut terjadi karena"ada isue"temuan terjadi kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan bupati lama [ibu Haeny] yang dijagokan GOLKAR bertarung merebut jabatan Bupati Tuban periode 2006-2010, sedangkan saingannya pasangan H Noor dan Go Tjong Ping dijagokan PKB -PDIP.

Kurang lebih 5 Jam, massa tak terkendali ini menumpahkan akumulasi kemarahan yang diekpresikan lewat tindakan Amuk Massa, Memang mengagetkan terjadinya amuk massa tersebut karena Tuban yang selama ini mendapat julukan kota WALI;secara umum kehidupan sosial rakyatnya adem ayem saja dan penuh toleransi,meskipun sangat jomplang kondisi taraf hidup rakyat kecil yang mayoritas berprofesi sebagai buruh, nelayan dan petani dibanding taraf hidup para elite2 birokratnya yang terlihat WAH banget,apalagi setelah harga BBM naik.

Bagaimana dengan pilkada surabaya tahun 2010 mendatang? Adakah potensi kerusuhan (amuk massa)? Kejadian amuk massa pilkada Tuban sudah 3 tahun yang lalu. Masyarakat Surabaya juga telah melewati serangkaian pemilu; mulai dari Pilgub, Pileg dan Pilpres yang lalu. Dan pada kenyataannya, masyarakat Surabaya melewatinya dengan damai tanpa adanya tumpahan kekecewaan yang berlebihan. Siapapun mungkin bisa kecewa dengan jago yang dipilihnya menelan kekalahan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa menang kalah dalam pemilu adalah persoalan demokrasi, tidak lebih.

Di Surabaya, hanya Supporter Persebaya yang seringkali melakukan kerusuhan. Lantas apakah bonek berpotensi kisruh pada saat pilwali surabaya 2010 mendatang? Penulis menganggap bahwa “Bonek“ sudah semakin dewasa, mereka cukup pandai membedakan mana wilayah yang memang harus perlu berkorban dan mana yang tidak. Konyol jika kita berasumsi bahwa bonek bakal kisruh pada pilwali surabaya 2010. Kita juga harus memahami bahwa tingkah laku berlebihan yang dilakukan bonek bukan tanpa sebab. Sistem persepakbolaan nasional yang tidak fair –lah yang menyebabkan pendukung kesebelasan manapun menumpahkan kekecewaan secara berlebihan.

Begitu pula dengan agenda pilwali kedepan. Di manapun potensi kerusuhan masih tetap ada. Tinggal bagaimana seluruh komponen yang terlibat dalam pilwali surabaya 2010 benar-benar menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pilwali yang demokratis sudah pasti akan menutup peluang bagi siapa saja yang kecewa terhadap hasil pilwali. Jika hal itu mampu kita raih, harapan kita bersama, harapan masyarakat kota Surabaya pada pilwali mendatang akan berjalan aman, tertib dan damai.

Read full history - Bercermin amuk massa Pilkada Tuban