Demokrat Gandeng PDIP di Pilkada Surabaya?

Merapatnya Ketua Dewan Penasehat DPP PDI Perjuangan, Taufik Kiemas ke Partai Demokrat langsung disikapi DPD Partai Demokrat Jatim. Mereka berencana menggandeng PDIP dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2010 mendatang.

DPD Partai Demokrat (PD) Jatim menawarkan DPD PDIP Jatim untuk menetapkan calon wakil walikota (cawawali) untuk dipasangkan dengan calon walikota (cawali) yang diusung DPD PD Jatim yaitu Arif Afandi dan Wisnu Wardhana.

"Kalau cawali-nya sudah pasti kita usung Arif dan Wisnu. Sedangkan cawawali-nya dari PDIP. Terserah siapa yang akan diusung oleh PDIP," kata Ketua Umum DPD PD Jatim, Imam Sunardi kepada wartawan di Kantor DPD PD Jatim, 09-09-2009.

Imam Sunardi mengaku punya alasan tertentu kenapa DPD PD Jatim memilih cawawali dari PDIP. Yakni, PD menjadi pemenang pemilu legislatif (pileg) 2009. Sementara, PDIP yang dalam pemilu 2004 sempat merajai kini menjadi pemenang kedua.

"Jadi, jaman sudah terbalik. Kalau dulu PDIP pantas mencalonkan kadernya sebagai cawali, sekarang harus wakilnya. Giliran yang menjadi walikota-nya dari Demokrat," ujarnya sambil tersenyum.

Soal cawali yang dipastikan diusung DPD, Imam Sunardi menyebut calonnya sementara baru dua yaitu Arif dan Wisnu. Dari dua calon ini, DPD lebih condong kepada Arif. "Arahnya nanti pasti ke Arif. Tapi, bukan berarti itu sudah jadi keputusan lho," ucapnya.

Calon lain seperti Fandi Utomo yang telah mengklaim dapat dukungan dari DPP, Imam Sunardi mengaku sudah mendengar kabar itu. Namun, dia membantah telah mendukungnya. Apalagi, sampai sekarang DPP belum pernah memberikan restu kepada siapapun kader Demokrat yang ingin maju dalam Pilwali.

"Itu hanya klaim dia. Jangankan Fandi, dua calon yang bakal kita usung saja belum ada restu dari DPP. Tapi, kita tidak minta restu, hanya petunjuk DPP saja. Karena, yang berhak menetapkan calon hanya DPD," jelasnya.

Arif Afandi sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP. Sebab, siapapun yang akan dicalonkan sebagai cawali sepenuhnya ada ditangan Ketua Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Maju tidaknya saya sebagai cawali, saya serahkan sepenuhnya kepada lembaga survei yang dibentuk DPP. Hasil survei masyarakat Surabaya itu bakal menjadi pertimbangan SBY untuk memilih siapa yang terbaik dan layak dicalonkan dalam pilwali," jelasnya.

Read full history - Demokrat Gandeng PDIP di Pilkada Surabaya?

Menjelang Pilwali marak Bisnis Domain

Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2010, dianggap sebagian kalangan sebagai ladang mengais rezeki. Jika biasanya bisanis yang dilirik adalah bisnis percetakan, tetapi yang dilakukan Achmad Lutfi, pemuda asal Sidoarjo ini berniat bisnis domain dan pembangunan web blog.

Sebelumnya, Lutfi membeli sebuah nama domain dengan nama walikotaku.com, dengan harapan kelak jika ada salah satu calon yang tertarik memakai nama domain tersebut maka Lutfi akan menjualnya. "Saya suka domain itu. Jika ada yang tertarik memiliki, saya lepas Rp 50 juta," kata Lutfi, seperti dikutip pemilu surabaya [dot] com dari detik.com, Selasa (6/10/2009).

Usaha yang lain, yang juga berhubungan dengan dunia maya adalah bisnis pembangunan web blog. Salah satunya adalah Agus Supriyadi. Menurut Agus, tidak sedikit, bakal calon walikota yang menggunakan dunia maya untuk mengkampanyekan program kampanyenya serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya. Yang sudah memesan adalah Yusuf Husni, Adies Kadir (keduanya kader Golkar) dan M Sholeh, kader PDIP yang akan mencalonkan dari jalur independen.

Kedua fenomena tersebut diatas sebetulnya bukan hal baru di dunia maya, pada pemilu 2009 lalu presiden SBY juga membuat website untuk mempopulerkan dirinya dengan domain SBYPresidenku.com, bahkan ada yang menawarkan domain dengan nama sbyboediono.com dan sby-boediono.com dengan harga 300 juta (lihat Blog dijual).

Read full history - Menjelang Pilwali marak Bisnis Domain

Alisjahbana Calonkan Walikota !

PILWALI Surabaya 2010 bakal diramaikan oleh kandidat berpengalaman. Meski belum ada pengumuman siapa kandidat calon walikota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, beberapa nama kandidat sudah mulai bermunculan. Kali ini giliran nama Alisjahbana yang didorong untuk maju kembali dalam pilwali mendatang. Dukungan terhadap Alisjahbana ditegaskan oleh Sukaryo perwakilan dari Pengurus Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa (HPK) Kota Surabaya. Menurut Sukaryo, sosok Alisjahbana dianggap mumpuni sebagai calon pemimpin Surabaya.

Selain memiliki pengalaman di bidang birokrasi, Ali juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang jujur dan adil. “Yang jelas Pak Alisjahbana orang pas menjadi walikota mendatang. Beliau ini memiliki keahlian di segala bidang,” terang Sukaryo yang mengaku belum membicarakan persoalan ini kepada Alisjahbana. Namun Sukaryo menyakini dukungan dari HPK ini akan disambut baik oleh Alisjahbana untuk maju kembali dalam pilwali.

Rencananya, terang Sukaryo, pembicaraan terkait dukungan tersebut akan disampaikan setelah Lebaran nanti. “Saya yakin Pak Alisjahbana akan mau maju kembali,” kata Sukaryo dengan nada optimis.

Jika tawaran HPK ini diterima Alisjahbana, berarti untuk kedua kalinya Alisjahbana akan maju sebagai kandidat cawali, setelah 2004 lalu bersama Wahyudin Husein gagal memperebutkan jabatan walikota. “Kalau dulu mungkin buat masyarakat masih belum pas. Mungkin kali sosok Alisjahbana sudah pas di mata masyarakat,” ungkapnya.

Ditanya tentang kendaraan politik untuk maju dalam pilwali mendatang? Sumarno mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi politik dengan para petinggi partai di Surabaya hingga pusat.

Dikutip Pemilu Surabaya [dot] Com dari http://www.dutamasyarakat.com/

Read full history - Alisjahbana Calonkan Walikota !

Walikota Ideal Untuk Surabaya

Pemilihan walikota Surabaya baru akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2010. Namun bursa calon dan hal-hal yang berbau kampanye mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut terlihat dari banyaknya baliho-baliho besar dan spanduk-spanduk calon kandidat walikota dan wawalikota yang terpampang di beberapa papan reklame di sudut-sudut jalan Kota Surabaya serta lobi-lobi politik yang banayk dilakukan kandidat pada partai-partai yang mempunyai suara signifikan pada pileg dan pilpres yang lalu.

Sekedar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, hari raya atau mendukung club sepak bola Persebaya, para kandidat calon walikota ini berupaya mensosialisasikan diri kepada masyarakat Surabaya serta membentuk citra positif sebagai modal awal membangun kepercayaan masyarakat.

Sebagai langkah awal, hal tersebut mungkin wajar-wajar saja. Namun perlu diingat, Kota Surabaya merupakan kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kota dengan segudang permasalahan yang kompleks dan diperlukan solusi-solusi penyelesaian yang cerdas dan komprehensif untuk mengatasinya tanpa harus mengorbankan pihak manapun.

Pada dasarnya persoalan-persolan yang muncul di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya adalah persoalan-persolan yang sudah lama ada. Namun seiring dengan pergantian kepemimpinan persoalan-persoalan tersebut masih saja menjadi momok yang merusak citra Surabaya sebagai kota Metropolitan. Untuk itu dalam pilwali mendatang diharapkan akan muncul calon yang memang benar-benar mampu mengorganisasi dan melihat situasi, menginventarisasi masalah, dan merumuskan banyak alternatif solusi. Bukan calon-calon yang hanya mempunyai kepentingan sendiri dan golongannya.

Permasalahan yang mendera kota Surabaya memang sangat kompleks. Namun ada beberapa hal yang perlu dijadikan prioritas bagi walikota terpilih nanti. Pertama, pemberdayaan masyarakat melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selama ini bidang-bidang tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang. Masih banyaknya anak-anak di bawah umur yang berjualan Koran di perempatan jalan pada jam sekolah dan yang paling memprihatinkan adalah masih adanya balita di Surabaya dengan kondisi gizi buruk.
Kedua, Reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan profesionalisme pegawai dalam pelayanan public seringkali menjadi bahan kritik yang sangat tajam bagi para birokrat. Termasuk masih belum seimbangnya jumlah pegawai dan proporsi kerja.

Ketiga, kelestarian lingkungan. Sebagai kota besar Surabaya mempunyai banyak persoalan lingkungan, limbah pabrik dan sampah rumah tangga yang mencemari sungai membuat cadangan air bersih berkurang. Belum lagi banyaknya kendaraan bermotor dan limbah udara pabrik-pabrik sekitar Kota yang menjadikan kualitas udara menurun drastis sehingga dikhawatirkan akan menggangu kesehatan warga kota.

Keempat, Tata Ruang Kota. Penggunaan lahan kosong untuk dijadikan pemukiman liar seringkali dibiarkan begitu saja oleh pemkot, baru setelah terjadi gejala-gejala tidak normal Pemkot melakukan penggusuran yang justru menimbulkan masalah baru. Termasuk alih fungsi lahan yang sering dilakukan oleh para pemodal.

Calon walikota Surabaya harus menyusun Visi-Misinya sesuai dengan kondisi aktual dan realitas yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat yakin akan program kerja calon walikota yang secara otomatis akan menekan pemilih yang golput.

Pengalaman pemilu atau pilkada di beberapa daerah di Indonesia, angka golput selalu saja menjadi “pemenang” pemilu atau pilkada. Bukan tidak mungkin pilwali Kota Surabaya mendatang akan terjadi hal yang sama jika para kandiat calon hanya focus pada usaha menyosialisasikan figure tanpa memeperkenalkan ide-ide brilian dan agenda yang kongkrit untuk kebaikan dan kemajuan kota Surabaya.

Read full history - Walikota Ideal Untuk Surabaya

Makelar PIlwali Bergentayangan

Menjelang pilkada sering terjadi lobi-lobi politik dari para kandidat kepada partai-partai politik, terutama partai politik yang mempunyai suara signifikan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Lobi-lobi politik tersebut dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dan dicalonkan dari partai. Meskipun secara undang-undang pencalonan kepala daerah bisa dilakukan dengan jalan independen, namun tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan salah satu penentu calon akan dipilih masyarakat.

Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik tertentu, seringkali calon mengandalkan jaringan di internal partai, baik di tingkat daerah maupun di pusat. Atau menggunakan jasa para “makelar” politik yang banyak bergentayangan menjelang pilkada. Para “makelar” yang kebanyakan merupakan oknum partai politik bahkan pengurus partai itu bermunculan untuk memanfaatkan statusnya atau pengaruhnya di partai, sehingga menarik perhatian calon.
Dari beberapa sumber menyebutkan para “makelar” politik mengambil sasaran kandidat dari kalangan Profesional maupun birokrat, karena pemahaman politiknya yang lemah sehingga mudah dimanfaatkan serta didukung kemauan dan materi yang besar. Untuk itu, seringkali para calon tidak segan-segan mengeluarkan modal fantastis untuk membiayai pergerakan para makelar politik tersebut.

Untuk menjadi makelar politik, kerja yang dilakukan harus benar-benar terukur. Dan hall paling mutlak yang harus dimiliki adalah jaringan internal partai yang kuat, mulai daerah hingga pusat. “Lobi-lobi di tingkat pusat merupakan hal utama yang harus diprioritaskan karena keputusan akhir berada di pimpinan pusat” ujar Ismed Rama yang pernah menjadi “makelar” politik (surabaya pagi; 29-09-2009). Disinggung mengenai tingkat keberhasilan praktek tersebut, Ismed mengatakan berkisar 20-30 persen. Namun ada juga yang sampai berhasil.
Menjelang Pilwali Kota Surabaya 2010, ditengarai banyak “makelar” politik yang bermunculan melobi bakal calon walikota maupun calon wakil walikota. Mengingat kota surabaya yang merupakan kota besar kedua di Indonesia maka kemungkinan akan banyak yang mencoba peruntungan dengan mencoba mencalonkan diri menjadi walikota ataupun wakil walikota. Mereka menjajikan calon kandidat mendapatkan rekomendasi dari partai yang diinginkan. Tentu saja, para “makelar” ini meminta imbalan uang Rp. 500 juta hingga Rp. 1 miliar. hal utama yang ditawarkan adalah kemampuan mereka yang bisa melobi politik ke struktural partai, baik di tingkat daerah hingga pusat.

Pada dasarnya pergerakan para ”makelar” politik ini didasari atas kepentingan pribadi, namun karena kebetulan statusnya sebagai pengurus partai maka nama partai ikut terbawa. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf mengatakan dirinya melihat adanya praktek makelar politik ini. Disinggung mengenai adanya kader PKB yang menjadi “makelar” politik, mantan ketua DPRD Surabaya ini menegaskan sejauh ini belum terlihat di internal partainya ada kader yang menjadi “makelar” politik. “Alhamdulillah di PKB masih steril dari “makelar” politik”. Ujar musyafak(surabaya pagi;29-09-2009).

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana. Sebagai partai yang memenangi pileg dan pilpres kemarin bukan tidak mungkin Partainya menjadi rebutan para calon yang menginginkan rekomendasi dari partai bentukan presiden SBY. “Saya belum melihat ada praktek “makelar” politik di Partai Demokrat, karena mekanisme pencalonannya masih belum dilakukan,”ujarnya. Lebih lanjut Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan walikota Surabaya harus diraih kader Demokrat. Apalagi Ketua Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI memback up siapapun walikota yang diusung partai demkokrat (surabaya pagi; 29-09-2009).

Untuk menjadi Walikota Surabaya paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp. 50 miliar. jika calon hanya menyediakan dana kurang dari itu, maka disinilah para “makelar” politik “bermain” dengan cara mencarikan donatur dengan imbalan proyek jika terpilih nanti. Proyek-proyek itupun sudah di mark up sedemikian rupa untuk bisa mengembalikan dana yang telah habis untuk membiayai “makelar” politik dan kampanye. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak benar. Serta cenderung asal-asalan dalam mengerjakan suatu proyek dan menjadi lahan korupsi.
Praktek makelar politik merupakan hal yang sudah lama terjadi, dan berkembang terus menerus seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di negeri ini. Berawal dari kultur politik pedesaan dan berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Dimana seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa atau daerah harus menyiapkan modal besar agar bisa dipilih.

Oleh sebab itu, jika ingin pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkembang dengan baik, maka para makelar politik ini harus dihilangkan. Ini merupakan tugas untuk partai-partai politik agar menindak tegas para kader yang menjadi “makelar” politik. Serta melakukan penjaringan calon pemimpin yang kompeten, yang bisa mewujudkan keinginan masyarakat luas.

Read full history - Makelar PIlwali Bergentayangan

Surabaya Milik Siapa?

Pemilu walikota Surabaya sebentar lagi akan dihelat, namun selama itu adakah calon pemimpin (kandidat walikota) Surabaya baru yang mampu dan berani melakukan sebuah transformasi kehidupan rakyat Surabaya menuju taraf hidup yang lebih baik secara keseluruhan, bukan menciptakan segelintir konglomerat-konglomerat di kota Surabaya. Tentunya dengan hal tersebut, kandidat walikota Surabaya berikutnya harus tahu betul situasi dan kondisi serta berpengalaman dalam menangani persoalan-persoalan kota yang kian hari kian bertambah, sehingga diharapkan yang menjadi Walikota kedepan bukan ‘pemimpin yang coba-coba’.

Walikota Surabaya kedepan harus mampu sebagai sosok pemimpin yang mengayomi masyarakatnya sekaligus seorang ‘manajer’ yang bertugas mengelola sumber daya Pemerintah Kota. Otonomi daerah harus diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata, bukan hanya menjadi trend pemerintah kota. Misalnya ketika otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah overload, dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada pemodal besar.

Fenomena maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern ditanggapi beragam oleh para stakeholders yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan diantara para stakeholders tersebut. Esensi kebijakan publik adalah ”kepentingan publik”. Kepentingan publik merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar sekian banyak kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan publik merupakan preferensi nilai dari para elit yang berkuasa. Seringkali kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan dari masyarakat luas ”rakyat”. Sikap para pedagang pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern adalah merasa dirugikan karena penurunan omset, dan kecewa karena pendapatnya tidak diakomodir dalam sebuah Perda. Para pedagang hanya dapat pasrah dan menganggap ancaman dari pasar modern merupakan tantangan bagi pasar tradisional.

Sehingga pantaslah bila kita menanyakan Surabaya milik siapa?, apakah segelintir konglomerat yang akan terus menikmati menguras habis segala bentuk potensi Surabaya sehingga berdampak tersingkirnya masyarakat kecil, atau Surabaya menjadi milik seluruh masyarakat Surabaya, tentunya pertanyaan tersebut lebih bijak walikota Surabaya berikutnya yang menjawab, sesungguhnya mau dibawa kemana Surabaya kedepan. Sehingga ‘even’ pilwali Surabaya 2010 mendatang bukan even seremonial semata, tapi memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Dikirim oleh Iza Sadzili, mahasiswa FH Unair

Read full history - Surabaya Milik Siapa?

Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Secara normatif, pilkada langsung bukanlah semata-mata arena kontestasi kekuasaan, melainkan sebuah ruang yang terbuka bagi warga di aras lokal untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam alur pemikiran semacam itu, para kandidat justru dituntut “bertarung” untuk membicarakan berbagai isu yang terjadi di daerahnya. Sehingga melalui perdebatan gagasan, ide dan program yang ditawarkan oleh para kandidat, warga di daerah bisa sekaligus belajar untuk mendengar, ikut berbicara dan akhirnya membuat keputusan politik.

Tema pilkada langsung seharusnya masih harus terus disuarakan agar substansi pemilihan secara langsung dapat konsekuen dilaksanakan oleh pemimpin yang terpilih. Surabaya sebagai pusat kekuasaan politik terbesar kedua di negeri ini akan segera melangsungkan agenda pilkada langsung yakni pemilihan walikota (pilwali) tahun 2010. Substansi pemilihan secara langsung hendaknya terus menerus kita ulas agar sosok pemimpin (walikota) merupakan wujud dari harapan masyarakat surabaya.

Apa yang seringkali diharapkan dan dicita-citakan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Boleh dikatakan harapan untuk menjadikan pilkada langsung sebagai ajang pendidikan politik warga, bisa diibaratkan sebuah keinginan “menggantang asap”. Mengapa disebut sebagai sebuah harapan yang sia-sia ? Pertama, dari pengalaman kota surabaya yang telah menyelesaikan prosesi pilkada langsung (pemilihan walikota) tahun 2005 lalu, kurang terdengar walikota yang berbicara secara lantang tentang isu-isu substantif di yang ada di Surabaya, seperti bagaimana mengatasi problematika kemiskinan, akses warga miskin pada pelayanan dasar, dan sebagainya. Isu-isu substantif kedaerahan justru tenggelam di tengah hiruk pikuk “janji surga” yang diwartakan oleh kandidat walikota yang bersaing. Bahkan, ada kecenderungan sebagian besar kandidat walikota justru berbicara soal bagaimana memperbesar “kue” ekonomi, melalui strategi pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan PAD (yang dalam istilah ekonomi disebut big push strategy) dibandingkan bagaimana membagi “kue” ekonomi yang lebih merata, terutama pada kelompok marginal.

Kedua, selain memberikan “janji surga”, para kandidat walikota pada saat pemilihan walikota (pilwali) 2005 yang lalu juga seringkali menggunakan politik simulakra (pencitraan), sehingga tidak aneh kemudian ketika mendekati masa-masa kampanye, para kandidat walikota sibuk “membungkus” dirinya dengan menebar pesona yang menarik simpati warga. Misalnya, membangun citra intekektual-dengan meluncurkan buku atau menjadi pembicara di kampus-kampus; citra dermawan dengan meningkatkan jumlah sumbangan ke warga di masa-masa menjelang pilwali; citra moralis-agamais; dengan mendatangi forum-forum pengajian atau citra populis; dengan membuka warung murah dan sebagainya.

Sudah sangat jelas, dari kedua model kampanye di atas, warga tidak memperoleh pendidikan politik untuk menjadi pemilih (voters) yang berkualitas dan kritis, melainkan justru ditempatkan sebagai pendukung-obyek politik yang siap dimobilisasi (supporter). Kalau hal itu memang terjadi maka tentu saja para kandidat walikota yang tengah bertarung dalam pemilihan walikota surabaya 2010 mendatang tidak akan pernah peduli dengan kemiskinan, pengangguran hingga segala bentuk problematika perkotaan surabaya. Hal ini terbukti masih tingginya angka jumlah keluarga miskin serta pengangguran di Surabaya. Belum lagi persoalan gizi yang kian hari mendera keluarga diperkampungan pelosok-pelosok surabaya.

Akhirnya, semua gejala penurunan kualitas hidup warga surabaya ini mengandung makna bahwa kita perlu memikirkan kembali berbagai prosesi demokrasi yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir ini, yang ternyata tidak selalu berhubungan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan warga daerah. Itu berarti perayaan pilkada langsung ; pemilihan walikota bisa jadi bermata dua; menjadi berkah untuk membangun tatanan governance di daerah yang lebih baik, namun juga sekaligus bisa sebagai musibah yang datang kembali untuk kesekian kalinya bagi kelompok-kelompok marginal.

Read full history - Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010