Demokrat Gandeng PDIP di Pilkada Surabaya?

Merapatnya Ketua Dewan Penasehat DPP PDI Perjuangan, Taufik Kiemas ke Partai Demokrat langsung disikapi DPD Partai Demokrat Jatim. Mereka berencana menggandeng PDIP dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2010 mendatang.

DPD Partai Demokrat (PD) Jatim menawarkan DPD PDIP Jatim untuk menetapkan calon wakil walikota (cawawali) untuk dipasangkan dengan calon walikota (cawali) yang diusung DPD PD Jatim yaitu Arif Afandi dan Wisnu Wardhana.

"Kalau cawali-nya sudah pasti kita usung Arif dan Wisnu. Sedangkan cawawali-nya dari PDIP. Terserah siapa yang akan diusung oleh PDIP," kata Ketua Umum DPD PD Jatim, Imam Sunardi kepada wartawan di Kantor DPD PD Jatim, 09-09-2009.

Imam Sunardi mengaku punya alasan tertentu kenapa DPD PD Jatim memilih cawawali dari PDIP. Yakni, PD menjadi pemenang pemilu legislatif (pileg) 2009. Sementara, PDIP yang dalam pemilu 2004 sempat merajai kini menjadi pemenang kedua.

"Jadi, jaman sudah terbalik. Kalau dulu PDIP pantas mencalonkan kadernya sebagai cawali, sekarang harus wakilnya. Giliran yang menjadi walikota-nya dari Demokrat," ujarnya sambil tersenyum.

Soal cawali yang dipastikan diusung DPD, Imam Sunardi menyebut calonnya sementara baru dua yaitu Arif dan Wisnu. Dari dua calon ini, DPD lebih condong kepada Arif. "Arahnya nanti pasti ke Arif. Tapi, bukan berarti itu sudah jadi keputusan lho," ucapnya.

Calon lain seperti Fandi Utomo yang telah mengklaim dapat dukungan dari DPP, Imam Sunardi mengaku sudah mendengar kabar itu. Namun, dia membantah telah mendukungnya. Apalagi, sampai sekarang DPP belum pernah memberikan restu kepada siapapun kader Demokrat yang ingin maju dalam Pilwali.

"Itu hanya klaim dia. Jangankan Fandi, dua calon yang bakal kita usung saja belum ada restu dari DPP. Tapi, kita tidak minta restu, hanya petunjuk DPP saja. Karena, yang berhak menetapkan calon hanya DPD," jelasnya.

Arif Afandi sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP. Sebab, siapapun yang akan dicalonkan sebagai cawali sepenuhnya ada ditangan Ketua Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Maju tidaknya saya sebagai cawali, saya serahkan sepenuhnya kepada lembaga survei yang dibentuk DPP. Hasil survei masyarakat Surabaya itu bakal menjadi pertimbangan SBY untuk memilih siapa yang terbaik dan layak dicalonkan dalam pilwali," jelasnya.

Read full history - Demokrat Gandeng PDIP di Pilkada Surabaya?

Menjelang Pilwali marak Bisnis Domain

Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2010, dianggap sebagian kalangan sebagai ladang mengais rezeki. Jika biasanya bisanis yang dilirik adalah bisnis percetakan, tetapi yang dilakukan Achmad Lutfi, pemuda asal Sidoarjo ini berniat bisnis domain dan pembangunan web blog.

Sebelumnya, Lutfi membeli sebuah nama domain dengan nama walikotaku.com, dengan harapan kelak jika ada salah satu calon yang tertarik memakai nama domain tersebut maka Lutfi akan menjualnya. "Saya suka domain itu. Jika ada yang tertarik memiliki, saya lepas Rp 50 juta," kata Lutfi, seperti dikutip pemilu surabaya [dot] com dari detik.com, Selasa (6/10/2009).

Usaha yang lain, yang juga berhubungan dengan dunia maya adalah bisnis pembangunan web blog. Salah satunya adalah Agus Supriyadi. Menurut Agus, tidak sedikit, bakal calon walikota yang menggunakan dunia maya untuk mengkampanyekan program kampanyenya serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya. Yang sudah memesan adalah Yusuf Husni, Adies Kadir (keduanya kader Golkar) dan M Sholeh, kader PDIP yang akan mencalonkan dari jalur independen.

Kedua fenomena tersebut diatas sebetulnya bukan hal baru di dunia maya, pada pemilu 2009 lalu presiden SBY juga membuat website untuk mempopulerkan dirinya dengan domain SBYPresidenku.com, bahkan ada yang menawarkan domain dengan nama sbyboediono.com dan sby-boediono.com dengan harga 300 juta (lihat Blog dijual).

Read full history - Menjelang Pilwali marak Bisnis Domain

Alisjahbana Calonkan Walikota !

PILWALI Surabaya 2010 bakal diramaikan oleh kandidat berpengalaman. Meski belum ada pengumuman siapa kandidat calon walikota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, beberapa nama kandidat sudah mulai bermunculan. Kali ini giliran nama Alisjahbana yang didorong untuk maju kembali dalam pilwali mendatang. Dukungan terhadap Alisjahbana ditegaskan oleh Sukaryo perwakilan dari Pengurus Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa (HPK) Kota Surabaya. Menurut Sukaryo, sosok Alisjahbana dianggap mumpuni sebagai calon pemimpin Surabaya.

Selain memiliki pengalaman di bidang birokrasi, Ali juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang jujur dan adil. “Yang jelas Pak Alisjahbana orang pas menjadi walikota mendatang. Beliau ini memiliki keahlian di segala bidang,” terang Sukaryo yang mengaku belum membicarakan persoalan ini kepada Alisjahbana. Namun Sukaryo menyakini dukungan dari HPK ini akan disambut baik oleh Alisjahbana untuk maju kembali dalam pilwali.

Rencananya, terang Sukaryo, pembicaraan terkait dukungan tersebut akan disampaikan setelah Lebaran nanti. “Saya yakin Pak Alisjahbana akan mau maju kembali,” kata Sukaryo dengan nada optimis.

Jika tawaran HPK ini diterima Alisjahbana, berarti untuk kedua kalinya Alisjahbana akan maju sebagai kandidat cawali, setelah 2004 lalu bersama Wahyudin Husein gagal memperebutkan jabatan walikota. “Kalau dulu mungkin buat masyarakat masih belum pas. Mungkin kali sosok Alisjahbana sudah pas di mata masyarakat,” ungkapnya.

Ditanya tentang kendaraan politik untuk maju dalam pilwali mendatang? Sumarno mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi politik dengan para petinggi partai di Surabaya hingga pusat.

Dikutip Pemilu Surabaya [dot] Com dari http://www.dutamasyarakat.com/

Read full history - Alisjahbana Calonkan Walikota !

Walikota Ideal Untuk Surabaya

Pemilihan walikota Surabaya baru akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2010. Namun bursa calon dan hal-hal yang berbau kampanye mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut terlihat dari banyaknya baliho-baliho besar dan spanduk-spanduk calon kandidat walikota dan wawalikota yang terpampang di beberapa papan reklame di sudut-sudut jalan Kota Surabaya serta lobi-lobi politik yang banayk dilakukan kandidat pada partai-partai yang mempunyai suara signifikan pada pileg dan pilpres yang lalu.

Sekedar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, hari raya atau mendukung club sepak bola Persebaya, para kandidat calon walikota ini berupaya mensosialisasikan diri kepada masyarakat Surabaya serta membentuk citra positif sebagai modal awal membangun kepercayaan masyarakat.

Sebagai langkah awal, hal tersebut mungkin wajar-wajar saja. Namun perlu diingat, Kota Surabaya merupakan kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kota dengan segudang permasalahan yang kompleks dan diperlukan solusi-solusi penyelesaian yang cerdas dan komprehensif untuk mengatasinya tanpa harus mengorbankan pihak manapun.

Pada dasarnya persoalan-persolan yang muncul di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya adalah persoalan-persolan yang sudah lama ada. Namun seiring dengan pergantian kepemimpinan persoalan-persoalan tersebut masih saja menjadi momok yang merusak citra Surabaya sebagai kota Metropolitan. Untuk itu dalam pilwali mendatang diharapkan akan muncul calon yang memang benar-benar mampu mengorganisasi dan melihat situasi, menginventarisasi masalah, dan merumuskan banyak alternatif solusi. Bukan calon-calon yang hanya mempunyai kepentingan sendiri dan golongannya.

Permasalahan yang mendera kota Surabaya memang sangat kompleks. Namun ada beberapa hal yang perlu dijadikan prioritas bagi walikota terpilih nanti. Pertama, pemberdayaan masyarakat melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selama ini bidang-bidang tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang. Masih banyaknya anak-anak di bawah umur yang berjualan Koran di perempatan jalan pada jam sekolah dan yang paling memprihatinkan adalah masih adanya balita di Surabaya dengan kondisi gizi buruk.
Kedua, Reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan profesionalisme pegawai dalam pelayanan public seringkali menjadi bahan kritik yang sangat tajam bagi para birokrat. Termasuk masih belum seimbangnya jumlah pegawai dan proporsi kerja.

Ketiga, kelestarian lingkungan. Sebagai kota besar Surabaya mempunyai banyak persoalan lingkungan, limbah pabrik dan sampah rumah tangga yang mencemari sungai membuat cadangan air bersih berkurang. Belum lagi banyaknya kendaraan bermotor dan limbah udara pabrik-pabrik sekitar Kota yang menjadikan kualitas udara menurun drastis sehingga dikhawatirkan akan menggangu kesehatan warga kota.

Keempat, Tata Ruang Kota. Penggunaan lahan kosong untuk dijadikan pemukiman liar seringkali dibiarkan begitu saja oleh pemkot, baru setelah terjadi gejala-gejala tidak normal Pemkot melakukan penggusuran yang justru menimbulkan masalah baru. Termasuk alih fungsi lahan yang sering dilakukan oleh para pemodal.

Calon walikota Surabaya harus menyusun Visi-Misinya sesuai dengan kondisi aktual dan realitas yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat yakin akan program kerja calon walikota yang secara otomatis akan menekan pemilih yang golput.

Pengalaman pemilu atau pilkada di beberapa daerah di Indonesia, angka golput selalu saja menjadi “pemenang” pemilu atau pilkada. Bukan tidak mungkin pilwali Kota Surabaya mendatang akan terjadi hal yang sama jika para kandiat calon hanya focus pada usaha menyosialisasikan figure tanpa memeperkenalkan ide-ide brilian dan agenda yang kongkrit untuk kebaikan dan kemajuan kota Surabaya.

Read full history - Walikota Ideal Untuk Surabaya

Makelar PIlwali Bergentayangan

Menjelang pilkada sering terjadi lobi-lobi politik dari para kandidat kepada partai-partai politik, terutama partai politik yang mempunyai suara signifikan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Lobi-lobi politik tersebut dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dan dicalonkan dari partai. Meskipun secara undang-undang pencalonan kepala daerah bisa dilakukan dengan jalan independen, namun tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan salah satu penentu calon akan dipilih masyarakat.

Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik tertentu, seringkali calon mengandalkan jaringan di internal partai, baik di tingkat daerah maupun di pusat. Atau menggunakan jasa para “makelar” politik yang banyak bergentayangan menjelang pilkada. Para “makelar” yang kebanyakan merupakan oknum partai politik bahkan pengurus partai itu bermunculan untuk memanfaatkan statusnya atau pengaruhnya di partai, sehingga menarik perhatian calon.
Dari beberapa sumber menyebutkan para “makelar” politik mengambil sasaran kandidat dari kalangan Profesional maupun birokrat, karena pemahaman politiknya yang lemah sehingga mudah dimanfaatkan serta didukung kemauan dan materi yang besar. Untuk itu, seringkali para calon tidak segan-segan mengeluarkan modal fantastis untuk membiayai pergerakan para makelar politik tersebut.

Untuk menjadi makelar politik, kerja yang dilakukan harus benar-benar terukur. Dan hall paling mutlak yang harus dimiliki adalah jaringan internal partai yang kuat, mulai daerah hingga pusat. “Lobi-lobi di tingkat pusat merupakan hal utama yang harus diprioritaskan karena keputusan akhir berada di pimpinan pusat” ujar Ismed Rama yang pernah menjadi “makelar” politik (surabaya pagi; 29-09-2009). Disinggung mengenai tingkat keberhasilan praktek tersebut, Ismed mengatakan berkisar 20-30 persen. Namun ada juga yang sampai berhasil.
Menjelang Pilwali Kota Surabaya 2010, ditengarai banyak “makelar” politik yang bermunculan melobi bakal calon walikota maupun calon wakil walikota. Mengingat kota surabaya yang merupakan kota besar kedua di Indonesia maka kemungkinan akan banyak yang mencoba peruntungan dengan mencoba mencalonkan diri menjadi walikota ataupun wakil walikota. Mereka menjajikan calon kandidat mendapatkan rekomendasi dari partai yang diinginkan. Tentu saja, para “makelar” ini meminta imbalan uang Rp. 500 juta hingga Rp. 1 miliar. hal utama yang ditawarkan adalah kemampuan mereka yang bisa melobi politik ke struktural partai, baik di tingkat daerah hingga pusat.

Pada dasarnya pergerakan para ”makelar” politik ini didasari atas kepentingan pribadi, namun karena kebetulan statusnya sebagai pengurus partai maka nama partai ikut terbawa. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf mengatakan dirinya melihat adanya praktek makelar politik ini. Disinggung mengenai adanya kader PKB yang menjadi “makelar” politik, mantan ketua DPRD Surabaya ini menegaskan sejauh ini belum terlihat di internal partainya ada kader yang menjadi “makelar” politik. “Alhamdulillah di PKB masih steril dari “makelar” politik”. Ujar musyafak(surabaya pagi;29-09-2009).

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana. Sebagai partai yang memenangi pileg dan pilpres kemarin bukan tidak mungkin Partainya menjadi rebutan para calon yang menginginkan rekomendasi dari partai bentukan presiden SBY. “Saya belum melihat ada praktek “makelar” politik di Partai Demokrat, karena mekanisme pencalonannya masih belum dilakukan,”ujarnya. Lebih lanjut Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan walikota Surabaya harus diraih kader Demokrat. Apalagi Ketua Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI memback up siapapun walikota yang diusung partai demkokrat (surabaya pagi; 29-09-2009).

Untuk menjadi Walikota Surabaya paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp. 50 miliar. jika calon hanya menyediakan dana kurang dari itu, maka disinilah para “makelar” politik “bermain” dengan cara mencarikan donatur dengan imbalan proyek jika terpilih nanti. Proyek-proyek itupun sudah di mark up sedemikian rupa untuk bisa mengembalikan dana yang telah habis untuk membiayai “makelar” politik dan kampanye. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak benar. Serta cenderung asal-asalan dalam mengerjakan suatu proyek dan menjadi lahan korupsi.
Praktek makelar politik merupakan hal yang sudah lama terjadi, dan berkembang terus menerus seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di negeri ini. Berawal dari kultur politik pedesaan dan berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Dimana seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa atau daerah harus menyiapkan modal besar agar bisa dipilih.

Oleh sebab itu, jika ingin pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkembang dengan baik, maka para makelar politik ini harus dihilangkan. Ini merupakan tugas untuk partai-partai politik agar menindak tegas para kader yang menjadi “makelar” politik. Serta melakukan penjaringan calon pemimpin yang kompeten, yang bisa mewujudkan keinginan masyarakat luas.

Read full history - Makelar PIlwali Bergentayangan

Surabaya Milik Siapa?

Pemilu walikota Surabaya sebentar lagi akan dihelat, namun selama itu adakah calon pemimpin (kandidat walikota) Surabaya baru yang mampu dan berani melakukan sebuah transformasi kehidupan rakyat Surabaya menuju taraf hidup yang lebih baik secara keseluruhan, bukan menciptakan segelintir konglomerat-konglomerat di kota Surabaya. Tentunya dengan hal tersebut, kandidat walikota Surabaya berikutnya harus tahu betul situasi dan kondisi serta berpengalaman dalam menangani persoalan-persoalan kota yang kian hari kian bertambah, sehingga diharapkan yang menjadi Walikota kedepan bukan ‘pemimpin yang coba-coba’.

Walikota Surabaya kedepan harus mampu sebagai sosok pemimpin yang mengayomi masyarakatnya sekaligus seorang ‘manajer’ yang bertugas mengelola sumber daya Pemerintah Kota. Otonomi daerah harus diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata, bukan hanya menjadi trend pemerintah kota. Misalnya ketika otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah overload, dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada pemodal besar.

Fenomena maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern ditanggapi beragam oleh para stakeholders yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan diantara para stakeholders tersebut. Esensi kebijakan publik adalah ”kepentingan publik”. Kepentingan publik merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar sekian banyak kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan publik merupakan preferensi nilai dari para elit yang berkuasa. Seringkali kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan dari masyarakat luas ”rakyat”. Sikap para pedagang pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern adalah merasa dirugikan karena penurunan omset, dan kecewa karena pendapatnya tidak diakomodir dalam sebuah Perda. Para pedagang hanya dapat pasrah dan menganggap ancaman dari pasar modern merupakan tantangan bagi pasar tradisional.

Sehingga pantaslah bila kita menanyakan Surabaya milik siapa?, apakah segelintir konglomerat yang akan terus menikmati menguras habis segala bentuk potensi Surabaya sehingga berdampak tersingkirnya masyarakat kecil, atau Surabaya menjadi milik seluruh masyarakat Surabaya, tentunya pertanyaan tersebut lebih bijak walikota Surabaya berikutnya yang menjawab, sesungguhnya mau dibawa kemana Surabaya kedepan. Sehingga ‘even’ pilwali Surabaya 2010 mendatang bukan even seremonial semata, tapi memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Dikirim oleh Iza Sadzili, mahasiswa FH Unair

Read full history - Surabaya Milik Siapa?

Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Secara normatif, pilkada langsung bukanlah semata-mata arena kontestasi kekuasaan, melainkan sebuah ruang yang terbuka bagi warga di aras lokal untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam alur pemikiran semacam itu, para kandidat justru dituntut “bertarung” untuk membicarakan berbagai isu yang terjadi di daerahnya. Sehingga melalui perdebatan gagasan, ide dan program yang ditawarkan oleh para kandidat, warga di daerah bisa sekaligus belajar untuk mendengar, ikut berbicara dan akhirnya membuat keputusan politik.

Tema pilkada langsung seharusnya masih harus terus disuarakan agar substansi pemilihan secara langsung dapat konsekuen dilaksanakan oleh pemimpin yang terpilih. Surabaya sebagai pusat kekuasaan politik terbesar kedua di negeri ini akan segera melangsungkan agenda pilkada langsung yakni pemilihan walikota (pilwali) tahun 2010. Substansi pemilihan secara langsung hendaknya terus menerus kita ulas agar sosok pemimpin (walikota) merupakan wujud dari harapan masyarakat surabaya.

Apa yang seringkali diharapkan dan dicita-citakan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Boleh dikatakan harapan untuk menjadikan pilkada langsung sebagai ajang pendidikan politik warga, bisa diibaratkan sebuah keinginan “menggantang asap”. Mengapa disebut sebagai sebuah harapan yang sia-sia ? Pertama, dari pengalaman kota surabaya yang telah menyelesaikan prosesi pilkada langsung (pemilihan walikota) tahun 2005 lalu, kurang terdengar walikota yang berbicara secara lantang tentang isu-isu substantif di yang ada di Surabaya, seperti bagaimana mengatasi problematika kemiskinan, akses warga miskin pada pelayanan dasar, dan sebagainya. Isu-isu substantif kedaerahan justru tenggelam di tengah hiruk pikuk “janji surga” yang diwartakan oleh kandidat walikota yang bersaing. Bahkan, ada kecenderungan sebagian besar kandidat walikota justru berbicara soal bagaimana memperbesar “kue” ekonomi, melalui strategi pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan PAD (yang dalam istilah ekonomi disebut big push strategy) dibandingkan bagaimana membagi “kue” ekonomi yang lebih merata, terutama pada kelompok marginal.

Kedua, selain memberikan “janji surga”, para kandidat walikota pada saat pemilihan walikota (pilwali) 2005 yang lalu juga seringkali menggunakan politik simulakra (pencitraan), sehingga tidak aneh kemudian ketika mendekati masa-masa kampanye, para kandidat walikota sibuk “membungkus” dirinya dengan menebar pesona yang menarik simpati warga. Misalnya, membangun citra intekektual-dengan meluncurkan buku atau menjadi pembicara di kampus-kampus; citra dermawan dengan meningkatkan jumlah sumbangan ke warga di masa-masa menjelang pilwali; citra moralis-agamais; dengan mendatangi forum-forum pengajian atau citra populis; dengan membuka warung murah dan sebagainya.

Sudah sangat jelas, dari kedua model kampanye di atas, warga tidak memperoleh pendidikan politik untuk menjadi pemilih (voters) yang berkualitas dan kritis, melainkan justru ditempatkan sebagai pendukung-obyek politik yang siap dimobilisasi (supporter). Kalau hal itu memang terjadi maka tentu saja para kandidat walikota yang tengah bertarung dalam pemilihan walikota surabaya 2010 mendatang tidak akan pernah peduli dengan kemiskinan, pengangguran hingga segala bentuk problematika perkotaan surabaya. Hal ini terbukti masih tingginya angka jumlah keluarga miskin serta pengangguran di Surabaya. Belum lagi persoalan gizi yang kian hari mendera keluarga diperkampungan pelosok-pelosok surabaya.

Akhirnya, semua gejala penurunan kualitas hidup warga surabaya ini mengandung makna bahwa kita perlu memikirkan kembali berbagai prosesi demokrasi yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir ini, yang ternyata tidak selalu berhubungan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan warga daerah. Itu berarti perayaan pilkada langsung ; pemilihan walikota bisa jadi bermata dua; menjadi berkah untuk membangun tatanan governance di daerah yang lebih baik, namun juga sekaligus bisa sebagai musibah yang datang kembali untuk kesekian kalinya bagi kelompok-kelompok marginal.

Read full history - Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Fasum bagi penyandang cacat, PR bagi Kandidat Walikota

Kandidat walikota yang hendak bersaing pada Pilwali Surabaya 2010 mendatang mulai sekarang dapat menginventarisasi ‘masalah-masalah’ yang masih membelenggu Kota Surabaya. Salah satu masalah tersebut adalah fasilitas umum (fasum) yang kurang ramah bagi penyandang cacat. Fasum yang dimaksud seperti pembangunan jalan trotoar yang tidak rata atau naik turun.

Fasum yang ramah terhadap penyandang cacat merupakan bagian dari pelayanan publik kota-kota di banyak negara. Wuri Handayani, dikutip pemilu surabaya [dot] com dari Surabaya Raya, mengatakan bahwa “Pembangunan tata kota di Jawa Timur, Surabaya khususnya, menyulitkan penyandang cacat.”. Ia berharap kelak siapa saja kandidat yang terpilih menjadi Walikota Surabaya periode 2010-2015 adalah orang yang tanggap terhadap nasib penyandang cacat.

Memang benar yang dikatakan oleh Wuri Handayani, bahkan tidak hanya penyandang cacat, fasum yang hendak dibangun pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan faktor kelayakan. Banyak kita temui di ruas-ruas atau jalan-jalan di Surabaya tidak layak untuk dilalui oleh pengguna jalan. Hal ini kiranya menjadi PR sendiri bagi kandidat walikota Surabaya yang akan bersaing lewat Pilwali Surabaya 2010 mendatang. Semoga

Read full history - Fasum bagi penyandang cacat, PR bagi Kandidat Walikota

Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Semakin mendekati hari pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2010, diskursus mengenai pembelahan masyarakat mungkin masih relevan untuk dibicarakan. Akan banyak manuver politik yang dilakukan elite politik agar memperoleh dukungan dari basis masyarakat berdasarkan iktan tradisional. Pendeknya, manuver itu mempertegas kecenderungan utama pembelahan masyarakat Indonesia.

Pembelahan masyarakat (Liddle, 1992) disebut sebagai Sungai Budaya; memang tidak pernah berhenti. Dia terus bergerak, deras dan lambat. Di dalam aliran itu, banyak aliran yang mengalir terpisah tetapi suatu saat mereka bertemu dan berpisah kembali. Perjalanan aliran sungai ini sering dihalangi oleh batu, pohon tumbang dan mungkin kerikil. Dia dikotori sekaligus mendapatkan limpahan air bersih dari sungai lain. ’Sungai Budaya’ adalah formulasi dinamis dan tentu saja sebuah percakapan dramatis dari masyarakat yang bergumul dalam budaya itu. Dengan metafora demikian, interpretasi mengenai pembelahan masyarakat Indonesia; khususnya masyarakat Surabaya menjelang pilwali bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu.

Dalam sejarah, Soekarno (1964), misalnya, membelah masyarakat Indonesia menjadi tiga, yaitu, Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Dalam tataran politik praktis, kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Selanjutnya Geerz (1965) menyodorkan trikotomi Santri (PPP)-Abangan (PDI)-Priyayi (Golkar). Pada tahun 1970, Feith dan Castles menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, nasionalisme radikal (PNI), tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok, yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik ( Political Islam).

Tetapi mengikuti dinamika masyarakat Surabaya saat ini, yang bisa diidentifikasi melalui figur-figur tokoh politik yang mendapatkan dukungan massa, tampak bahwa Sungai Budaya yang ada terbelah dalam dua aliran besar, yaitu, Nasionalis dan Islam. Karena itu, manuver yang mereka lakukan pun secara otomatis memusat pada kedua aliran tersebut. Hal ini bisa diidentifikasi dari tidak munculnya nama seorang tokoh pun dari aliran tersebut yang mendapatkan dukungan luas dari responden. Namun yang harus dicermati adalah fenomena gelombang tsunami Partai Demokrat yang sebetulnya tidak memiliki basis tradisional mampu mendobrak asumsi ’sungai budaya’ sejak tahun 2004 hingga kemenangan mutlak pemilu 2009 kemarin (pileg dan pilpres). banyak kalangan menganggap kemenangan partai demokrat tidak lain sosok dan figur SBY. Bagaimana pendapat anda, bagaimana gerak perilaku pemilih dalam pemilihan walikota (pilwali) Kota Surabaya mendatang? Masih relevankah ’sungai budaya’ dalam mencerminkan perilaku memilihnya?

Read full history - Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Pilkada Surabaya dan Golput

Meningkatnya golput dalam pileg dan pilpres hampir di sebagian kota/kabupaten beberapa waktu yang lalu tidak mustahil akan memuncak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya pada 2010. Kinerja pemerintah, parlemen, dan partai-partai yang masih buruk di tengah berbagai pidato dan jargon tentang keadilan, korupsi, dan pengentasan kemiskinan bisa menjadi faktor penting yang mendorong meluapnya ekspresi kekecewaan masyarakat dalam pemilu.

Apalagi jika pilkada/pilwali mendatang tidak menawarkan format partisipasi publik yang lebih baik, mekanisme pencalonan para kandidat yang lebih transparan dan demokratis serta tidak ada jaminan bagi lahirnya elite politik yang lebih bertanggung jawab. Kandidat walikota mendatang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Karena haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemungutan suara jika setelah pilwali ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya ”berpesta” di atas penderitaan rakyat?

Di sinilah letak pentingya kesadaran elite politik di partai, lembaga perwakilan, dan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Bukan rahasia umum jika kursi kekuasaan (walikota surabaya, pen) selalu menarik keterlibatan tidak hanya level Kota Surabaya, melainkan Provinsi hingga Pusat. Mereka harus sadar bahwa fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tak lagi mampu bersuara. Golput bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak cerdas dan tak kunjung becus mengelola republik ini. Pemilihan Walikota Surabaya 2010 mendatang harus memberikan garansi kesejahteraan pada masyarakat kota surabaya, kalau tidak, Golput akan selalu menjadi pilihan rakyat

Read full history - Pilkada Surabaya dan Golput

Pentingnya Pemilu

Meskipun pemilu bukanlah satu-satunya arena berdemokrasi, namun pemilu memiliki arti yang sangat strategis bagi proses berdemokrasi di sebuah negara. Pertama, melalui pemilu warga negara dapat menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dimana rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.

Kedua, melalui pemilu warga negara dapat mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak-hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Ketiga, melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi (pengakuan dari rakyat). Tanpa pemilu maka pemerintahan hanya mewakili kepentingan elite atau sekelompok masyarakat seperti yang terlihat dalam sistem politik monarkhi, diktator dan otoriter.

Keempat, melalui pemilu pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai. Kelima, melalui pemilu dapat dilakukan rekruitmen politik secara terbuka. Dimana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan publik.

Keenam, melalui pemilu konflik kepentingan yang ada di tingkat masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik bisa diselesaikan secara terlembaga dan tanpa kekerasan. Ketujuh, melalui pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada semua warga negara. Karena dalam pemilu warga negara dididik untuk memahami hak-hak dasarnya sekaligus tanggung jawab sosialnya sebagai warga negara. Dengan pemilu warga negara juga akan terbiasa menerima perbedaan kepentingan, sehingga perbedaan kepentingan tidak menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara.

Read full history - Pentingnya Pemilu

Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Tanggal 29 April 2006, kota Tuban dalam keadaan mencekam. Seiring diberlakukannya jam malam untuk menertibkan masyarakat yang melakukan amuk massa saat dilakukan perhitungan suara hasil pilkada untuk memilih bupati Tuban. Amuk massa tersebut terjadi karena"ada isue"temuan terjadi kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan bupati lama [ibu Haeny] yang dijagokan GOLKAR bertarung merebut jabatan Bupati Tuban periode 2006-2010, sedangkan saingannya pasangan H Noor dan Go Tjong Ping dijagokan PKB -PDIP.

Kurang lebih 5 Jam, massa tak terkendali ini menumpahkan akumulasi kemarahan yang diekpresikan lewat tindakan Amuk Massa, Memang mengagetkan terjadinya amuk massa tersebut karena Tuban yang selama ini mendapat julukan kota WALI;secara umum kehidupan sosial rakyatnya adem ayem saja dan penuh toleransi,meskipun sangat jomplang kondisi taraf hidup rakyat kecil yang mayoritas berprofesi sebagai buruh, nelayan dan petani dibanding taraf hidup para elite2 birokratnya yang terlihat WAH banget,apalagi setelah harga BBM naik.

Bagaimana dengan pilkada surabaya tahun 2010 mendatang? Adakah potensi kerusuhan (amuk massa)? Kejadian amuk massa pilkada Tuban sudah 3 tahun yang lalu. Masyarakat Surabaya juga telah melewati serangkaian pemilu; mulai dari Pilgub, Pileg dan Pilpres yang lalu. Dan pada kenyataannya, masyarakat Surabaya melewatinya dengan damai tanpa adanya tumpahan kekecewaan yang berlebihan. Siapapun mungkin bisa kecewa dengan jago yang dipilihnya menelan kekalahan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa menang kalah dalam pemilu adalah persoalan demokrasi, tidak lebih.

Di Surabaya, hanya Supporter Persebaya yang seringkali melakukan kerusuhan. Lantas apakah bonek berpotensi kisruh pada saat pilwali surabaya 2010 mendatang? Penulis menganggap bahwa “Bonek“ sudah semakin dewasa, mereka cukup pandai membedakan mana wilayah yang memang harus perlu berkorban dan mana yang tidak. Konyol jika kita berasumsi bahwa bonek bakal kisruh pada pilwali surabaya 2010. Kita juga harus memahami bahwa tingkah laku berlebihan yang dilakukan bonek bukan tanpa sebab. Sistem persepakbolaan nasional yang tidak fair –lah yang menyebabkan pendukung kesebelasan manapun menumpahkan kekecewaan secara berlebihan.

Begitu pula dengan agenda pilwali kedepan. Di manapun potensi kerusuhan masih tetap ada. Tinggal bagaimana seluruh komponen yang terlibat dalam pilwali surabaya 2010 benar-benar menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pilwali yang demokratis sudah pasti akan menutup peluang bagi siapa saja yang kecewa terhadap hasil pilwali. Jika hal itu mampu kita raih, harapan kita bersama, harapan masyarakat kota Surabaya pada pilwali mendatang akan berjalan aman, tertib dan damai.

Read full history - Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Pelajaran untuk kandidat pada Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Pada tahun 2010, Kota Surabaya untuk pertama kedua kalinya akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan walikota; pilwali) secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004. Setidaknya 176 daerah otonom akan mengadakan hajatan ini hampir secara serentak di seluruh Indonesia. Hajatan ini banyak mengundang perhatian masyarakat surabaya, meskipun bukan pengalaman yang pertama, tetapi juga bahwa peluang untuk mengubah struktur kekuasaan menjadi demikian dekat. Besar harapan masyarakat surabaya, pemilihan walikota (pilwali) 2010 mendatang membawa perubahan yang mendasar bagi mereka, karena banyak persoalan perkotaan yang hingga kini belum mampu diselesaikan.

Belajar dari pengalaman Pemilihan Umum 2004 serta 2009 yang lalu, dan dua kali Pemilihan Presiden Langsung ternyata banyak hal yang muncul menjadi variabel baru bagi kemenangan seorang calon. Ada demonstration-effects yang mengakibatkan perubahan dalam sikap dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kecenderungan perubahan pola berpikir pada hal yang lebih maju juga semakin jelas terlihat. Hal ini sangat terkait dengan ‘besarnya-harapan-perubahan’ yang terutama sekali disebabkan oleh kampanye media-massa seperti surat-kabar, radio, dan pada akhirnya adalah televisi. Demonstration-effects inilah yang pastinya juga akan terjadi menjelang pemilihan walikota surabaya. Harus cukup cermat kita melihat bahwa ada peran besar lembaga-lembaga polling baik nasional maupun internasional untuk pemenangan partai-partai tertentu dan dalam pemilu baik pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada, tak terkecuali pemilihan walikota surabaya 2010 mendatang. Ada usaha yang secara intens disuntikkan pada kesadaran masyarakat untuk membentuk makna tertentu dalam kesadarannya dan menjadi sebuah produk politik. Seperti layaknya sebuah iklan produk sabun atau pasta gigi, dsb. Sebenarnya produk-produk ini sama tetapi masyarakat/konstituen memilih produk tertentu karena mendapatkan internalisasi yang berbeda atas image dari produk tersebut. Perbedaan-perbedaan atas pilihan terhadap produk-produk baik itu produk politik ataupun produk konsumeris dipengaruhi banyak sekali faktor-faktor dan latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat/konstituen. Misalnya, seorang yang berasal dari kalangan santri tidak akan memilih produk sabun yang mengandung unsur lemak babi walaupun sewangi dan sebagus apapun produk sabun tersebut. Tetapi pilihan itu akan lain jika orang tersebut berlatarbelakang dari masyarakat yang sekuler atau liberal.

Kecermatan-kecermatan yang demikian inilah yang mengharuskan seorang calon kepala daerah, khususnya kandidat walikota surabaya, juga memiliki kecerdasan baik dalam hal kognisi maupun afektif. Karena menilik kasus Pilpres ternyata bahwa pertama, mesin partai politik tidak sepenuhnya mampu mengunci konstituennya untuk tetap memilih apa yang partainya pilih sebagai calon presiden. Kedua, jaringan patron-klien juga tidak mampu memobilisasi massa (basis konstituennya) untuk memilih calon yang dekat dengan elit jaringan tersebut. Ketiga, politik uang tidak berlaku sepenuhnya. Karena masyarakat yang didorong oleh pragmatismenya mempunyai prinsip bahwa “boleh saja diberi uang dari ‘calon A’ tetapi di bilik pemilihan siapa yang tahu bahwa yang dicoblos adalah ‘bukan calon A’”. Tulisan ini sekiranya memberikan sebuah acuan (pelajaran) bagi seluruh kandidat walikota yang akan bertarung memperebutkan kursi walikota Surabaya periode 2010-2015. Kursi walikota yang bukan hanya berisi kekuasaan semata melainkan tanggung jawab seorang pemimpin membawa masyarakat surabaya menuju ke pintu kesejahteraan. Hambatan-hambatan pemilihan walikota harus segera diantisipasi. Semoga.

Read full history - Pelajaran untuk kandidat pada Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Pilwali Surabaya, Partai Politik dan Demokrasi

Kontraksi politik makin mengencang terasa di seluruh pelosok kota surabaya, terlebih bulan-bulan mendekati tahun 2010. Tahapan klinis politik ini menjalar mulai dari sentrum kekuasaan (Grahadi, Kantor Pemeritah Kota dan DPRD Surabaya) sampai ke ujung teritorial perkampungan di Surabaya. Ya, tahun 2010 mendatang Kota Surabaya akan menggelar hajatan politik bernama “ Pemilihan Walikota (pilwali) “. Pemilihan Walikota (pilwali) merupakan bagian dari proses pemilihan umum (pemilu) pada tingkat daerah atau biasa disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pilwali dan Demokrasi

Proses konsolidasi sumberdaya dan sumberdana politik diprediksi akan kian meningkat oleh hampir semua penggiat pemilihan walikota surabaya. Bagi partai politik peserta pemilu, seperti halnya pilkada didaerah-daerah lain, akan berkonsentrasi penuh pada pilkada surabaya. Bisa kita bayangkan tiada hari tanpa penggalangan dana dan massa. Mereka tidak terlalu meribetkan diri dengan sorak sorai pengamat politik atau teriakan aktivis yang mempersoalkan peran dan program kandidat yang akan didukungnya. Sepi pula respon mereka atas tuntutan political tracking untuk mewujud dalam bentuk kontrak politik dengan pemilih dan konstituennya. Padahal kesejahteraan masyarakat perkotaan surabaya ada ditangan walikota terpilih lewat pilwali kota surabaya 2010.

Prioritas partai politik bukan meyakinkan masyarakat pemilih bahwa kandidat dari partainya adalah calon walikota yang akuntabel serta memiliki kapabilitas prima, tetapi urgensi langkah mereka adalah mempersiapkan kemenangan dalam pengumpulan suara. Inilah realitas partai politik di republik ini, baik ketika menjelang pemilu nasional, maupun sekelas pilkada surabaya. Apalagi Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia, diprediksi hingar bingar pemilihan walikota surabaya akan sangat terasa.

Sederet fenomena memilukan yang seringkali terjadi pada pemilu-pemilu yang lalu merupakan konteks politik yang melatarbelakangi pilwali surabaya yang akan diselenggarakan tahun 2010. Pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang, bagaimanapun, merupakan arena pertarungan politik yang mahal untuk konsolidasi dan transformasi demokrasi bagi masyarakat surabaya. Jika pengalaman getir pemilihan umum sebelumnya terulang kembali, maka Surabaya tidak bakal mampu exit dari kemelut politik yang membelenggu. Sebaliknya jika masyarakat surabaya mempersiapkan dan mengorganisir diri secara kuat, maka akan memberikan kontribusi yang berharga bagi proses konsolidasi demokrasi ke depan. Akan tetapi, karena pengalaman masa lalu dan kekecewaan yang serius, masyarakat mempunyai sikap dan pandangan yang sangat beragam terhadap Pemilihan walikota Surabaya 2010 mendatang.

Sebagian besar masyarakat mungkin bersikap apatis (masa bodoh) terhadap pemilu, tetapi mereka adalah penerima utama risiko buruk jika pengalaman pemilu sebelumnya terulang kembali. Sementara elemen-elemen masyarakat pro demokrasi mestinya sudah memulai memberikan aksi-aksi politik untuk mencegah carut-marutnya Pemilihan walikota Surabaya 2010. Semoga (ruz). Sumber pemilu surabaya [dot] com

Read full history - Pilwali Surabaya, Partai Politik dan Demokrasi

Dilema Penggusuran Pedagang Kaki Lima

Dimana ada keramaian disana akan muncul peluang untuk mencari nafkah bagi para pedagang. Apapun yang dipasarkan pasti bisa laku terjual, mulai dari barang bekas hingga barang baru yang dipalsukan ataupun barang-barang hasil curian yang bisa didapat dengan sangat mudah dan murah. Sejak awal, munculnya pedagang kaki lima memang sudah sangat mengganggu arus lalu lintas, kebersihan dan pemandangan kota di Surabaya. Bagaimana tidak? Mereka mengambil seluruh area pejalan kaki dan semua tempat yang bisa didirikan sebagai lapak. Dampaknya adalah kesemerawutan disana-sini

Pemda/Pemkot selalu saja mengalami keterlambatan dalam menangani kasus pedagang kaki lima yang sudah menjamur dimana-mana. Tidak ada satupun tindakan pemerintah daerah untuk mencegah sejak dini menjamurnya pedagang kaki lima di Surabaya. Pemerintah daerah baru bertindak setelah terjadi akibat dari menjamurnya para pedagang kaki lima tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemkot tidak dibarengi dengan solusi nyata bagi mereka (pedagang kaki lima), akibatnya adalah setiap dilakukannya penertiban pedagang kaki lima selalu saja terjadi tindakan-tindakan kekerasan (represif), baik itu dari pihak aparat maupun pedagang kaki lima.

Kondisi dilematis ini nampaknya akan selalu terjadi jika tidak dicari akar permasalahannya. Tingginya urbanisasi yang terjadi setiap tahunnya merupakan salah satu faktor yang mendukung bertambahnya populasi di wilayah Surabaya. Persaingan hidup yang cukup ketat, menyebabkan mereka (urban) yang tidak mempunyai bekal dan kemampuan yang cukup akan tersingkir dari persaingan hidup di Surabaya. Dampak lebih lanjutnya adalah, mereka (urban) akan melakukan hal apapun untuk dapat bertahan hidup di Surabaya ini, mulai dari menjadi pedagang, pengamen, pengemis, gelandangan bahkan menjadi perampok. Hal ini tentunya akan menciptakan masalah-masalah baru dan sangat berperan dalam menambah ruwetnya kondisi Kota Pahlawan ini.

Dalam hal menanggulangi masalah urbanisasi dan menjamurnya para pedagang kaki lima di wilayah Surabaya ini, semestinya pemerintah kota bekerjasama dengan Pemda harus melakukan tindakan pencegahan (preventive action) dan melakukan seleksi sejak dini bagi para pendatang baru yang tidak layak untuk tinggal di wilayah Surabaya. Program kembali ke desa yang pernah dilaksanakan oleh mantan gubernur jawa timur Basofi Sudirman merupakan salah cara untuk mengurangi arus urbanisasi. Kalu dulu bisa kenapa sekarang tidak? Barangkali persoalan PKL menjadi 'kewajiban' tersendiri bagi calon walikota Surabaya kedepan.

Read full history - Dilema Penggusuran Pedagang Kaki Lima

Kamus Pilkada

Apa itu PILKADA?
DEFINISI PILKADA
“Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” (Pasal 1 ayat (1) PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.” (Pasal 1 ayat (2) PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Persyaratan Pengajuan Peserta
• Peserta pemilihan adalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (Pasal 36 ayat 1)
• Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon jika memenuhi syarat sekurang-kurangnya memiliki 15% dari jumlah kursi yang ada di DPRD atau 15% dari akumulasi suara saha dalam pemilihan anggota DPRD di daerah bersangkutan. (Pasal 36 ayat 2)
• Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon.
• Pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik lain. (Pasal 37)
• Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Persyaratan Pasangan Calon (beberapa calon)
• Berusia minimal 30 tahun.
• Tidak pernah dijatuhi pidana penjara perdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. (Pasal 38 ayat f)
• Memiliki NPWP.

Penetapan Kepala Daerah
• Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
• Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 25% dari jumlah suara yang sah, pasangan calon dengan perolehan suara terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih.

Read full history - Kamus Pilkada

Pilkada Surabaya dan Golput

Meningkatnya golput dalam pileg dan pilpres hampir di sebagian kota/kabupaten beberapa waktu yang lalu tidak mustahil akan memuncak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya pada 2010. Kinerja pemerintah, parlemen, dan partai-partai yang masih buruk di tengah berbagai pidato dan jargon tentang keadilan, korupsi, dan pengentasan kemiskinan bisa menjadi faktor penting yang mendorong meluapnya ekspresi kekecewaan masyarakat dalam pemilu.

Apalagi jika pilkada/pilwali mendatang tidak menawarkan format partisipasi publik yang lebih baik, mekanisme pencalonan para kandidat yang lebih transparan dan demokratis serta tidak ada jaminan bagi lahirnya elite politik yang lebih bertanggung jawab. Kandidat walikota mendatang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Karena haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemungutan suara jika setelah pilwali ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya ”berpesta” di atas penderitaan rakyat?

Di sinilah letak pentingya kesadaran elite politik di partai, lembaga perwakilan, dan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Bukan rahasia umum jika kursi kekuasaan (walikota surabaya, pen) selalu menarik keterlibatan tidak hanya level Kota Surabaya, melainkan Provinsi hingga Pusat. Mereka harus sadar bahwa fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tak lagi mampu bersuara. Golput bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak cerdas dan tak kunjung becus mengelola republik ini. Pemilihan Walikota Surabaya 2010 mendatang harus memberikan garansi kesejahteraan pada masyarakat kota surabaya, kalau tidak, Golput akan selalu menjadi pilihan rakyat (sul)

Read full history - Pilkada Surabaya dan Golput